BUMN masih Jadi Beban Negara

PENANAMAN Modal Negara (PMN) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menjadi perdebatan di DPR. Rapat Panitia Kerja (Panja) PMN dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan puluhan direktur dari berbagai BUMN terakhir, masih menyisakan kebuntuan terutama menyangkut peruntukannya.

Aset BUMN yang bernilai lebih dari Rp4.000 triliun tampaknya belum produktif menyumbang deviden kepada negara. Anggota Komisi XI Donny Priambodo saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/9), menilai, BUMN saat ini masih menjadi beban negara.

Dari puluhan BUMN, negara hanya menerima setoran deviden hampir Rp40 triliun saja pada 2015. Jumlah setoran itu, menurut dia, tidak berbanding lurus dengan modal yang negara salurkan pada APBN-P 2016 yang mencapai Rp53,9 triliun.

"Logikanya adalah negara seharusnya untung, lah ini kebalikannya. Negara terus menyalurkan PMN, tapi setorannya ke negara di bawah nilai PMN itu sendiri," ungkapnya.

Di tengah seretnya penerimaan negara dari sektor pajak, seharusnya BUMN menjadi instrumen untuk menambal keuangan negara. Perubahan paradigma berbisnis dari BUMN perlu diubah demi menciptakan BUMN yang menguntungkan (profitable).

Dalam hal ini, menurut Donny, Presiden punya kuasa penuh untuk memaksa para direktur utama tiap BUMN untuk memenuhi target yang telah dipasang. Dengan begitu, BUMN-BUMN akan terpacu untuk menciptakan keuntungan sebesar-besarnya guna membiayai kebutuhan negara.

"Begini, misalnya kita butuh uang Rp1.000 triliun, nah itu bisa dibagi ke berbagai BUMN supaya memenuhi kebutuhan tersebut. Uang Rp1.000 triliun itu dibagi jumlah BUMN, dan sesuaikan proporsionalnya," paparnya.

Politikus NasDem itu juga menyatakan, fraksinya mempertanyakan peruntukan PMN itu apa saja. Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju jika PMN dianggarkan untuk meningkatkan deviden. Sebaliknya, jika belum jelas peruntukannya, alokasi PMN sebaiknya ditinjau kembali.

Menurut legislator asal Jawa Tengah ini, besarnya PMN untuk membiayai BUMN yang tidak produktif hanya akan menghamburkan uang negara saka. Lebih baik uang sebesar itu digunakan untuk kebutuhan rakyat yang paling mendasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Donny melanjutkan, jebloknya pendapatan negara dari BUMN diduga kuat karena tata kelolanya yang kurang baik. Keadaan ini harus segera dipulihkan dengan pengelolaan yang lebih profesional dan berorientasi keuntungan. Pemerintah perlu menempatkan BUMN sebagai sumber keuangan prioritas negara di samping pajak dan migas.

Donny meyakini, upaya ini akan menemui hambatan yang sulit. "Syaratnya pemerintah punya kemauan saja," ucapnya mengakhiri. (RO/OL-5)