Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKONOM senior sekaligus salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini menilai pemerintah tidak profesional dalam pengendalian harga beras. Gelagat yang ditunjukkan pengambil kebijakan disebut mempertegas tidak profesionalnya pejabat strategis di Tanah Air.
"Ini tidak profesional, karena pemerintahnya sibuk dengan cawe-cawe politik dan macam-macam. Jadi kalau pemerintah itu menyalahkan keadaan, atau beras di luar negeri naik, itu eskapisme. Mencari-cari kesalahan orang lain, pihak lain di luar, eskternal, melarikan diri," ujarnya saat dihubungi, Selasa (5/3).
Pemerintah juga dianggap tak mau mengakui dan menyampaikan kepada publik mengenai akar permasalahan dari melonjaknya harga beras. Mulai dari dampak El Nino, hingga masyarakat Eropa yang tetiba gemar makan nasi dinilai sebagai bentuk lari dari pertanggungjawaban.
Baca juga : Naik Lagi, Harga Beras di Palu Tembus Rp17 Ribu per Kg
Melambungnya harga beras di level konsumen, kata Didik, jelas karena supply saat ini terbatas. Sebabnya ialah begitu masifnya guyuran beras dalam selimut bantuan sosial menjelang Pemilu 2024.
Alhasil, supply beras menjadi terbatas dan kelompok masyarakat yang tak kebagian bansos harus menanggungnya. "Masalahnya, golongan bawah disupply, disogok dengan beras, dengan bansos itu kan sogokan dalam pemilu. Golongan atas tidak menerima itu," kata Didik.
"Jadi mereka kekurangan supply. Jadi tidak usah kemana-mana, sekarang ini beras itu supply-nya kurang, maka itu harganya naik. Ini sudah teori dasar," sambungnya.
Karenanya, Didik menilai manajamen maupun pengelolaan harga dan suplai beras saat ini menjadi yang paling buruk, bahkan bila dibandingkan hingga 50 tahun yang lalu.
"Sekarang ini kondisi kenaikan harga yang paling buruk dan paling tidak profesional pemerintah mengendalikan beras. Memang pemerintah tidak profesional. Pemerintahan Jokowi mengabaikan pengendalian inflasi seperti sekarang. Tugas-tugas tidak dilaksanakan dengan baik," pungkasnya. (Z-8)
Sektor pariwisata halal menawarkan peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal melalui perencanaan yang matang, guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia.
RAUT wajah rasa kekecewaan bercampur murung sulit disembunyikan oleh ribuan petani bawang merah di kawasan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
Para pedagang dan masyarakat mengaku senang dengan hasil rehabilitasi Pasar Jongke, Surakarta, Jawa Tengah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget dengan hasil rehabilitasi Pasar Jongke, Surakarta, Jawa Tengah. Ia berkelakar pasar tersebut mampu mengalahkan kualitas mal.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Jongke di Solo, Jawa Tengah. Peresmian itu dilakukan setelah proses rehabilitasi proyek infrastruktur di lokasi tersebut selesai.
Manajemen umur produk merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan sebuah perusahaan. Dengan memahami dan menerapkan konsep product life cycle,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved