Kinerja Pemerintah Diragukan, Luhut Naik Pitam

PELAKSANA Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak dapat menutupi kegeramannya menghadapi kritikan bertubi-tubi dari Komisi VII DPR RI.

Suasana di ruang rapat Komisi VII DPR Kompleks Parlemen, Jakarta, memanas kala membahas alokasi subsidi energi baru terbarukan (EBT) sebesar Rp1,3 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Sejumlah fraksi terus mempertanyakan urgensi subsisi terhadap implementasi program EBT.

"Saya sepakat kalau pemanfaatan EBT harus didorong, tapi kalau subsidi saya enggak sepakat. Perlu ada kajian yang benar dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), ke mana subsidi itu akan mengalir," cetus anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Hanura Inas Nasrullah, Selasa (6/9).

Dirjen EBTKE Rida Mulyana sebelumnya memaparkan alokasi subsidi pada EBT merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target porsi EBT minimal 23% pada 2025.

Lebih lanjut Rida memaparkan subsidi EBT dialokasikan untuk pembangkit listrik mini hidro (PLTMH) sebesar Rp520 juta, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Rp205 juta, pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTB) Rp302 juta, hingga bahan bakar nabati (BBN) bioethanol sebesar Rp225 juta.

"Kalau subsidi untuk pembangkit EBT dari sampah atau surya, oke lah. Tapi kalau mini hidro ini buat apa? Angkanya terlalu besar," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi mengkritisi kinerja pemerintah agar lebih cermat membuat peta jalan (roadmap) terhadap pembangunan pembangkit berbasis EBT untuk menciptakan pemerataan.

Dia menekankan semestinya optimalisasi EBT difokuskan ke wilayah luar Pulau Jawa yang notabene sudah surplus listrik. Di satu sisi, dia mendesak pemerintah membuat aturan khusus agar tidak ada investor (Independent Power Producer/IPP) yang menyalahgunakan kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) setelah menang lelang.

"Pemerintah pasti tahu lah ada kontraktor yang menjual proyeknya. Bukan malah berinvestasi. Harusnya pemerintah memperketat sistem dengan membuat aturan khusus. Saya saja bukan pemerintah, tapi bisa kepikiran bagaimana buat aturan supaya hal itu tidak terjadi," imbuh Mulyadi dengan nada sinis.

Tanpa disangka, Luhut yang sedari tadi menyimak kritikan sejumlah anggota parlemen langsung naik pitam. Luhut menyayangkan sikap parlemen yang kurang menghormati kinerja pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu berpendapat kritikan yang dilontarkan sejumlah anggota DPR kurang mendasar, bahkan cenderung mencari celah kekurangan pemerintah ke persoalan yang berbeda.

"Jadi kalau dianggap kami tidak bekerja, saya sebagai bagian dari pemerintah tidak terima. Saya ingin kita saling menghormati. Ini staf saya bukan orang bodoh semua, kami sudah lakukan semua yang Bapak katakan, tapi kalau terus kami dianggap bodoh, mohon maaf kami tidak terima," tegas Luhut yang sontak membuat suasana menjadi tegang.

Pada akhirnya, Komisi VII DPR RI pun meminta rapat ditunda karena kondisi dirasa sudah tidak kondusif. (OL-5)