Lahan Pangan Harus Transparan

PENATAAN ulang suatu wilayah untuk memaksimalkan produksi pertanian bakal menjadi andalan dalam program ketahanan pangan nasional.

Untuk menjadi kebijakan berkelanjutan yang tidak terganggu pergantian rezim dan pemerintahan, program ini harus diikuti dengan transparansi status lahan yang akan dikembangkan.

"Kita bisa menghitung kebutuhan menurut komoditas, bisa juga dengan kebutuhan per 1.000 penduduk, misalnya. Keduanya bisa sa-ling mengoreksi dan memperkuat," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat membuka rapat koordinasi kebijakan lahan untuk pangan di Jakarta, Jumat (2/9).

Ia pun menekankan pentingnya kebijakan lahan berorientasi pada kejelasan status lahan setiap lahan pertanian dan pemanfaatannya secara maksimal.

Untuk itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyebut perlunya perubahan paradigma fungsi lahan ke jalur yang semestinya.

"Konsep wilayah harus didefinisikan ulang. Hak guna usaha (HGU) harus benar-benar dimanfaatkan," kata Sofyan.

Dalam paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, penambahan lahan menjadi mutlak untuk menarik minat investor dan menunjang target produksi jagung, gula, dan sapi.

"Setidaknya butuh tambahan lahan 286 ribu ha untuk pabrik gula baru dengan investasi Rp37,5 triliun, 490 ribu ha untuk pabrik gula yang ada (existing) senilai Rp 47,45 triliun, dan 380 ribu ha untuk pabrik gula rafinasi," paparnya.

ntuk jagung butuh tambahan 500 ribu ha dengan nilai investasi Rp4,1 triliun.

"Untuk peternakan sapi butuh 1 juta ha dengan investasi 14 triliun. Sudah ada sembilan perusahaan yang meminatinya," urainya.

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalBambang Brodjonegoro memandang pemetaan lahan bisa dengan pemanfaatan satelit untuk memilah lahan pertanian, permukiman, dan lahan tidur.

"Badan lnformasi Geospasial (BIG) mempunyai kemampuan memetakan. Ke depan jangan lagi ada perbedaan data luas lahan."

Hal senada diungkapkan Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengusulkan agar pemetaan lahan itu dilakukan secara langsung.

"Kita gunakan pesawat nirawak (drone) di titik lahan yang ditentukan, dan petakan lahan ini milik siapa."

Milik swasta

Namun, program itu harus juga bisa memaksimalkan lahan pertanian milik swasta yang selama ini dibiarkan tidur serta inefisiensi pemanfaatan lahan milik petani kecil.

"Banyak perusahaan yang punya lahan besar-besar tidak dimanfaatkan, sementara lahan petani kecil-kecil. Petani pun terkadang tidak memanfaatkan lahan miliknya dengan optimal. Harusnya bisa 2-3 kali masa tanam, tapi hanya satu kali," ucap pengamat ekonomi pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) Ronnie S Natawidjaja kepada Media Indonesia, Minggu (4/9). Permasalahan petani kecil berkutat pada kurangnya modal bercocok tanam, juga minimnya pengairan dan tenaga kerja.

"Identifikasi jangan hanya berapa jumlah lahan tidur pakai citra satelit. Identifikasikan juga kepemilikan tanah, potensi jenis tanaman, dan berapa kali tanah itu bisa ditanam," tandasnya. (Jes/E-4)