Gairah tanpa Dorongan Dana

SEJAK dimulainya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah terus mengumandangkan wacana untuk mendorong investasi energi baru dan terbarukan (EBT). Targetnya porsi EBT akan mencapai 23% dalam bauran energi nasional pada 2025. Namun, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melihat pemerintah belum merefleksikan gairah tersebut dalam anggaran.

Di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, alokasi untuk pengembangan EBT dan konservasi energi hanya sebesar Rp1,576 triliun. Besaran itu lebih kecil ketimbang anggaran infrastruktur EBT pada APBN-P 2015 yang sebesar Rp1,69 triliun. "Kalau ditotal dengan listrik yang Rp206,5 miliar, hanya 0,9% dari total belanja RAPBN 2016. Malah turun dari APBN-P 2015," cetus Fabby di Jakarta, kemarin.

Padahal, semestinya di tengah harga minyak dunia yang sedang lemah, dukungan terhadap EBT semakin diperlukan agar tidak kalah bersaing. Fabby mengaku belum melihat ada program terobosan dari pemerintah. Ia bahkan tidak melihat adanya program konversi BBM ke BBG dalam RAPBN 2016.

Insentif yang digadang-gadang pemerintah akan diberikan, seperti matching fund atau geothermal fund, dirasa Fabby tidak bisa masuk anggaran tahun depan. "Kita tidak bisa berharap swasta akan masuk kalau kebijakannya begini-begini saja. Mereka belum mau masuk karena kebijakan tidak menarik," cetus Fabby.

Presiden Joko Widodo, kemarin, mengatakan bila diperlukan, pemerintah akan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus untuk memudahkan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Hal itu dikemukakannya saat membuka EBTKE Conex dan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2015 di JCC, Jakarta, kemarin,

Jokowi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direktur Utama PT PLN (persero) untuk mengawal semua proyek pemba ngkit listrik tenaga EBT. Dalam acara itu dilakukan penyerahan izin panas bumi oleh pemerintah untuk 13 wilayah kerja dengan pengembangan sebesar 1.515 Mw.

"Izin yang sudah diberikan kepada investor harus diikuti terus. Jangan sampai sudah dikasih izin, tidak ada proses tindak lanjut. Kalau ada masalah, dibantu. Kalau tidak sanggup, sampaikan ke saya. (Persoalan) pembebasan lahan yang besar-besar, tidak apa-apa ke saya," tutur Jokowi.

Andil Pertamina
Direktur Utama PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto mencanangkan pengembangan pembangkit listrik bebasis EBT sebesar 1,13 Gw dan produksi biofuel sebanyak 1,28 juta kiloliter (kl) hingga 2019. Peningkatan kapasitas produksi pembangkit listrik berbasis EBT itu akan bersumber dari panas bumi 907 Mw, tenaga surya dan angin, masing-masing 60 Mw, biomassa 50 Mw, serta minihidro dan energi arus laut masing-masing 45 Mw dan 3 Mw.

"Anggaran sekitar US$8 miliar hingga 2019. Geotermal sendiri sebesar US$2,5 miliar," tutur Dwi. Direktur Gas dan Energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani berharap ada insentif harga untuk pembangkit listrik panas bumi, air, biomassa, dan juga biogas. Jadi, produk EBT dapat bersaing dengan energi minyak.