Menteri Diminta Percepat Serapan Anggaran

MASIH rendahnya serapan anggaran, khususnya belanja modal, mengusik Presiden Joko Widodo. Pasalnya, hingga pertengahan tahun Jokowi tidak melihat penyerapan belanja modal di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bergerak signifikan.

Angkanya mandeg di kisaran 20%. Karena itu, Kepala Negara meminta para menteri untuk fokus pada penyerapan belanja modal yang masih mengkhawatirkan tersebut.

"Sekali lagi saya tekankan penyerapan anggaran terutama belanja modal yang masih kecil sekali. Terakhir berapa Pak Menkeu? Masih 20%," kata Presiden dengan nada suara penuh penekanan dalam sidang kabinet, kemarin.

Jokowi pun mewanti-wanti para menteri untuk memprioritaskan persoalan ini di lingkung an masing-masing.

"Jangan ke mana-mana dulu. Urus serapan anggaran karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sudah dari Januari saya sampaikan," ujar Presiden kali ini dengan nada suara meninggi.

Dalam APBNP 2015, total anggaran belanja negara mencapai Rp1.984,1 triliun. Dana jumbo itu terbagi ke dalam belanja pegawai Rp1.319,5 triliun, belanja barang Rp293,1 triliun, dan belanja modal Rp275,8 triliun.

Belakangan pemerintah menambah lagi belanja modal dengan komponen dana infrastruktur sehingga jumlahnya menjadi Rp290,3 triliun.

Sebelumnya, Kemenkeu melaporkan penyerapan belanja kementerian/lembaga semester I 2015 terbilang rendah, yakni Rp208,5 triliun atau 26% dari pagu APBNP sebesar Rp795,5 triliun.

Adapun realisasi belanja APBD provinsi per 30 Juli, berdasarkan data Kemendagri, rata-rata 25,9% sedangkan realisasi belanja APBD kabupaten/kota rata-rata 24,6%.

Menkeu Bambang Brodjonegoro pernah merincikandari serapan APBNP sebesar Rp913,5 triliun per 31 Juli, pos dana transfer daerah mendapat porsi terbesar, yakni Rp389,3 triliun (Media Indonesia, 7/8). Akan tetapi, setelah sampai ke tangan pemerintah daerah, sebagian besar dari dana tersebut hanya disimpan di BPD.

Hingga Juli lalu dana daerah yang menganggur tercatat Rp273,5 triliun atau melonjak dari Rp255,3 triliun. Untuk itu Presiden mendesak Mendagri Tjahjo Kumolo segera mencairkan dana Rp273,5 triliun yang kini tersimpan di BPD tersebut agar dana desa bisa segera disalurkan.

"Target kami belanja modal APBD pada semester II mencapai 60%."

Pemacu konsumsi

Saat menanggapi rendahnya serapan belanja modal, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengakui dorongan fiskal menjadi satu-satunya katup penyelamat ekonomi Indonesia.

"Iya, ruang fiskal menjadi pemacu konsumsi sejak harga komoditas jatuh. Konsumsi tidak bisa lagi diharapkan dari hasil penjualan komoditas, tetapi dari peralihan pekerjaan yang berkaitan dengan infrastruktur."

(Ire/X-4)