OJK-BPS Selaraskan Data di Sektor Finansial

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati kerja sama untuk mendorong ke­tersediaan data statistik yang konvergen dan selaras di sektor keuangan.

“Mudah-mudahan kerja sama ini mendukung keinginan Presiden untuk memperoleh data yang semakin konvergen,” jelas Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad seusai penandata­nganan nota kesepahaman di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, keselarasan data amat penting meng­ingat saat ini banyak sekali rilis data satu komoditas yang diterbitkan berbagai lembaga dengan angka berbeda-beda. Fakta itu menyulitkan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

“Data dan informasi merupakan faktor sangat penting sebagai dasar dari perencanaan sekaligus alat evaluasi alat ­perencanaan. Kalau memasukkan data keliru, kita akan keliru output-nya,” kata Muliaman.

Kepala BPS Suryamin menyampaikan kerja sama itu juga penting bagi BPS untuk menghasilkan beberapa produk statistik di bidang finansial.

“Kami antusias atas kerja sama dengan OJK sebagai re­gulator dan pengawasan lembaga keuangan,” kata dia.

BPS, kata Suryamin, membutuhkan data-data penting lembaga keuangan agar dapat menggambarkan potensi dan perkembangan riil sektor keuangan dalam perekonomian nasional. Indonesia sebagai anggota G-20 punya konsekuensi melaksanakan 20 rekomendasi dalam Data Gaps Initiatives (DGI).

Salah satu dari rekomendasi itu ialah penyusunan sectoral accounts and balance sheet (SAB). Di Indonesia, BPS ditunjuk sebagai lead agency dalam menyusun SAB, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan OJK dan BI.

Setelah kerja sama itu, Muliaman menyebut, dengan supervisi BPS, OJK berencana membentuk departemen data statistik untuk memenuhi kebutuhan data di lembaga itu.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buat. Saya mengajak sinergi agar mampu mendukung kebijakan pelaksanaan hingga evaluasi di kebijakan stra­tegis,” pungkasnya. (Fat/E-1)