Menggali Sumber Pertumbuhan Baru

DALAM menggenjot perekonomian nasional, potensi daerah menjadi salah satu poin yang mesti dimaksimalkan. Sumber-sumber pertumbuhan baru di daerah harus mampu terpetakan dan kemudian dikembangkan secara lebih fokus.

Tidak mudah mewujudkan itu karena diperlukan kepemimpinan di daerah yang cakap menelaah dinamika ekonomi global, nasional, dan daerah terkini, untuk selanjutnya memetakan alternatif baru guna menggeber perekonomian.

Dalam rangka itu pula, kemarin, Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) menggelar kajian, seminar, dan pelatihan bagi 28 bupati dan wakil bupati untuk memperkuat dasar-dasar perumusan kebijakan dalam pencarian sumber pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kegiatan itu sekaligus diharapkan dapat memperkuat kemitraan pusat dan daerah. “Kita menghadapi ekonomi dengan kondisi harga komoditas menurun. Karena itu, perlu diversifikasi untuk cari sumber-sumber kemandirian ekonomi daerah sesuai sasaran dan potensinya,” kata Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo saat membuka seminar bertajuk Kepemimpinan Bidang Ekonomi untuk Pemimpin Daerah itu.

Perry mengatakan, saat ini BI dan pemerintah daerah telah memetakan sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi tersebut dapat digenjot dari sektor pertanian, perkebunan, industri, serta jasa termasuk pariwisata.

“Sektor-sektor ekonomi itu akan didorong sesuai potensi yang dimiliki tiap daerah. Setelah daerah punya fokus sektor yang dikembangkan, diharapkan dapat mengudang lebih banyak investasi swasta.”

Sekjen Apkasi Nurdin Abdullah mengatakan para bupati ingin menelurkan kebijakan dan strategi untuk ekonomi daerah, seperti pe­ngendalian inflasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kami berharap setelah kegiatan ini bisa mendapat wawasan baru terutama dalam rangka mengoptimalisasi potensi daerah dan strategi pengendalian inflasi yang muaranya pada kemandirian daerah,” tandas Nurdin.

Likuiditas aman
Adanya penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) di APBN-P 2016, kata Nurdin, juga menjadi tantangan tersendiri bagi daerah untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada. “Keputusan memotong anggar-an di tengah jalan ini sangat berat, tapi harus dijalankan,” ujarnya.

Terkait hal itu, Perry menilai penundaan DAU senilai Rp19,41 triliun untuk 169 daerah tidak akan mengganggu likuiditas di daerah. Penilaian itu didasarkan fakta bahwa, secara nasional, likuiditas di daerah pada saat ini tergolong lebih dari cukup.

“Namanya likuiditas akan selalu mengalir dari daerah ke daerah. ­Ingat bahwa ada tambahan likuiditas dari aliran modal asing, yang masuk hingga minggu lalu itu kurang lebih hampir Rp160 triliun,” ujarnya.

Menurut Perry, adanya tambahan dana asing itu akan menambah likuiditas di daerah, dan nantinya dana itu bisa disalurkan untuk sektor riil. “Itu juga menambah likuiditas sebab jumlah operasi moneter kita meningkat.”

Menurut Perry, kondisi saat ini sangat berbeda dengan akhir tahun lalu. “Memang ekspansi fiskal saat itu turun, penerimaan pajak pun ikut turun. Itu mengganggu likuiditas,” imbuhnya. (Ant/E-1)