Postur Anggaran Lebih Realistis

RAPAT kerja Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan kemarin menyepakati pemotongan belanja dalam APBN Perubahan 2016.

"Komisi XI DPR meminta Menteri Keuangan agar dalam melakukan penghematan tetap memperhatikan target-target pembangunan," kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Mekeng saat membacakan kesimpulan rapat di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (Rabu, 31/8).

Target-target itu antara lain penurunan angka kemiskinan dan peng-angguran, perbaikan rasio Gini, serta peningkatan indeks pembangunan manusia sebagimana termuat dalam APBN-P 2016.

Melchias juga meminta penghemat-an transfer dana ke daerah dan dana desa jangan sampai mengganggu likuiditas di daerah, pun pembangunan serta pertumbuhan ekonomi setempat. Untuk memastikan hal tersebut, Komisi XI akan membentuk panitia kerja.

Lebih lanjut, ia menekankan agar penghematan belanja dilakukan secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebelumnya, dalam rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penghematan anggaran tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau dilihat dari pemotongan, memang harusnya ada kontraksi karena kan spending berkurang. Jadi, kalau dari sisi perekonomian agregat supply dan demand, di sisi agregat demand-nya itu kita memotong Rp137 triliun melalui pemotongan K/L. Namun, jangan lupa Rp137 triliun itu kita potong karena dari sisi revenue-nya turun," terang Sri.

Dengan begitu, ia berasumsi dampak pemotongan tidak akan terlalu kentara. Jika pun ada, ia perkirakan, hanya 0,1%. Di saat sama, postur anggaran menjadi lebih realistis.

"Kalau ada pengaruhnya dari sisi growth, BI mengatakan akan mengoreksi 0,1%. Saya minta Badan Kebijakan Fiskal melakukan exercise modelling dan hampir sama dengan BI," papar Sri.

Dalam rencana pemotongan anggaran, ia melihat ada 5% anggaran yang memang secara alamiah tidak terserap K/L sebagai dampak positif pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. Sementara itu, dari biaya perjalan dinas sekitar Rp40 triliun, pengurangannya 'hanya' sekitar Rp10 triliun.

Data
Perihal anggaran daerah, ia mengatakan, dapat terlihat masih ada daerah yang menunjukkan ketidakefisienan dalam penggunaan. Di samping itu, ada juga persoalan database.

"Situasi di 2016 ini memberi pelajaran penting bahwa database itu vital sifatnya," terang Sri.

Saat ini, lanjutnya, beberapa fungsi sudah didelegasikan ke daerah. Hal itu menimbulkan sedikit komplikasi data antara K/L sebagai instansi pusat dan yang sudah didelegasikan ke daerah seperti pendidikan dan kesehatan. "Itu kemudian perlu dilakukan sinkronisasi dari sisi data dan database-nya," ujar Sri.

Demi menyelamatkan APBN, pemerintah memangkas belanja tahun ini Rp 137,6 triliun. Penghematan belanja pusat mencapai Rp64,7 triliun, dan transfer ke daerah serta dana desa Rp72,9 triliun.

Sebelumnya, kepada Badan Anggaran DPR, Sri mengatakan tengah mengupayakan optimalisasi penerimaan perpajakan kendati telah memprediksi adanya shortfall (kekurangan) Rp219 triliun dari target Rp1.539,2 triliun.

"Tiap hari saya nyabetin mereka, Pak. Saya mengetahui nama, nomor telepon setiap kanwil dan target mereka per wilayah dan janji mereka untuk bisa mencapai penerimaan," kata dia.(Ant/E-2)