Menjangkau Masyarakat Luas

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat merupakan kesempatan emas menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau jasa layanan keuangan formal.

Presiden Jokowi mengungkapkan Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki 17 ribu pulau. Presiden menilai, berbeda dengan masyarakat di Pulau Jawa yang dapat dikatakan telah mendapatkan akses layanan keuangan dan kemudahan lainnya, sejumlah masyarakat di daerah lainnya justru belum merasakannya.

“Untuk jasa layanan keuangan seperti penyimpanan uang di bank, banyak masyarakat kita yang belum terlibat. Belum lagi jasa keuangan yang lebih modern, seperti kredit usaha, rumah, atau pasar modal. Karena keterasingan tersebut, akhirnya mereka sulit untuk memenuhi potensi maksimal mereka,” kata Presiden saat membuka Indonesia Fintech Festival & Confe­rence di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang Selatan, Banten.

Selain itu, kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai lembaga keuangan disebut Presiden Jokowi sangatlah rendah. Ia menyebutkan literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada kisaran 21,8%. “Padahal, literasi keuangan masyarakat, misalnya di Singapura, sudah mencapai 96%, di Malaysia 81%, di Thailand 78%. Kita 21,8%.”

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengakui ajang tersebut bertujuan mendukung pengembangan industri fintech di Indonesia. Rangkaian kegiatan yang dilakukan 29-30 Agustus 2016 dan diikuti kurang lebih 2.100 peserta, yang mayoritas ge­nerasi muda Indonesia itu menghadirkan pembicara baik dari dalam maupun luar negeri.

“Selain itu, tercatat ada 70 partisipan dari perusahaan startup fintech, dengan 50 di antaranya perusahaan start-up fintech domestik,” kata Muliaman dalam sambutannya.

Cakupan usaha start-up itu meliputi penyedia data informasi, peer to peer lending, penyediaan sistem pembayaran (crowdfunding) dan juga layanan jasa pasar modal.

Menurutnya, potensi yang dapat digarap industri fintech sangat besar, terutama dalam mendukung program Inklusi Keuangan Nasional. “Oleh karena itu, kami mendorong terbangunnya kolaborasi dan sinergi antara industri fintech dan perusahaan telekomunikasi dan industri jasa keuangan,” ujarnya.

Bukan ancaman
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kehadiran perusahaan-perusahaan di bidang fintech dinilai mampu memudahkan akses keuangan, sehingga perbankan diimbau untuk tidak menganggap fintech sebagai ancaman.

“Jangan dianggap seperti itu. Justru ini suatu kesempatan untuk membuat modal bisnis jadi lebih efisien dan gunakan fintech sebagai suatu cara untuk melakukan ekspansi usaha,” ujar Sri.

Imbauan itu didasarkan pada fakta, meski kinerja pertumbuhan ekonomi di Indonesia berangsur membaik, rasio ketimpangan atau gini ratio masih meningkat.

Menurut Sri, salah satu penyebab ketimpangan tersebut ialah banyaknya pelaku ekonomi tingkat UMKM yang tidak memiliki akses keuangan yang sama dan setara, baik dalam rangka meminjam untuk modal kerja maupun untuk menaikkan volume aktivitas dalam rangka peningkatan investasi. (Arv/E-3)