Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Demo Ke DPR

30/8/2016 18:37
Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Demo Ke DPR
(MI/Susanto)

RATUSAN karyawan BUMN yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Selasa (30/8) melakukan unjuk rasa di Gedung DPR RI. Mereka tersebut menuntut pemerintah Menkominfo, membatalkan rencana penurunan tarif interkoneksi yang dinilai akan merugikan BUMN yang merupakan operator telekomunikasi milik negara yaitu Telkom dan Telkomsel. Penurunan tarif tersebut dinilai menguntungkan operator lain, yang notabene adalah operator milik asing.

"Wacana bahwa penurunan tarif interkoneksi otomatis akan menurunkan tarif pulsa adalah tidak berdasar. Biaya interkoneksi hanyalah salah satu elemen tarif yang persentasinya sangat kecil terhadap tarif. Jika tarif interkoneksi diturunkan tidak serta merta tarif pungut ke pelanggan akan turun," jelas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Wisnu Adhi Wuryanto.

Ia menjelaskan jika tarif interkoneksi diturunkan yang akan terjadi adalah ada operator yang dirugikan sementara operator lainnya diuntungkan. "Hal ini sangat tidak adil," ujar tegas Wisnu.

Menurut Wisnu, operator yang akan diuntungkan dengan adanya perubahan tarif interkoneksi kebetulan sebagian besar adalah milik asing. Hal ini, jelasnya, sama saja kebijakan tersebut akan menguntungkan asing. "Inilah yang kami gagal paham," jelasnya.

Namun, Wisnu menegaskan Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis sangat mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk perbaikan industri telekomunikasi secara keseluruhan. Namun aturan-aturan main yang sudah berlaku harus diikuti dengan konsisten. Persoalan industri yang efisien harus dilihat secara komprehensif dari hulu ke hilir.

Di sisi lain, Ketua Umum Serikat Karyawan Telkom Asep Mulyana menyatakan kebijakan tarif interkoneksi memang akan membuat Telkomsel sebagai anak usaha Telkom rugi dua kali. Yaitu dibayar lebih rendah saat pelanggan Telkomsel dihubungi operator lain dan membayar lebih tinggi saat pelanggan Telkomsel menghubungi operator lain.

"Kami menolak kebijakan tersebut dan mendukung apa yang akan dilakukan Federasi Serikat BUMN Strategis," tegasnya. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Widhoroso
Berita Lainnya