Pemerintah Segera Tentukan HPP dan HET Komoditas Utama

STABILISASI harga masih menjadi satu masalah yang belum ditemukan solusi konkretnya. Dalam upaya teranyar, pemerintah sudah merencanakan penerapan harga pokok penjualan (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah dan daging sapi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bersama Kementerian Pertanian, pihaknya tengah mencari kesepakatan dalam menentukan HPP dan HET. “Setelah sepakat, nanti kita akan konsultasikan lagi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar semua diatur dalam satu pintu,” katanya, Senin (29/8).

Paling lambat, ungkap Enggartiasto, persetujuan HPP dan HET akan selesai pada Selasa (30/8). “Hari ini atau paling lambat besok sudah keluar persetujuan,” jelasnya.

Setelah itu, lanjutnya, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur batas atas dan batas bawah harga komoditas pangan utama tersebut. Tidak sendiri, dalam menjalankan kebijakan itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Pasar Komoditi Nasional dan PD Pasar Jaya.

“Kami sudah menandatangani MoU agar pasar bisa menyerap langsung hasil produksi petani dan menjualnya tidak melebihi batas harga eceran tertinggi,” jelasnya.

Selain di Jakarta, penerapan HPP dan HET nantinya juga akan dilakukan di kota-kota besar lain yang selama ini memiliki pengaruh besar dalam laju inflasi. “Kami ingin, dengan ini, ada ekuilibrium baru dan pengendalian harga,” jelas Enggar.

Ia berharap, dengan diterapkannya HPP dan HET maka kesejahteraan para petani akan meningkat dan konsumen bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai. “Selama ini keuntungan besar diambil oleh orang-orang yang berada di tengah-tengah rantai pasok. Kami tidak ingin lagi ada seperti itu. Jangan bermain-bermain dengan harga,” tegasnya.

Adapun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, untuk memastikan para petani tidak menjual hasil panennya kepada para tengkulak yang kerap mengambil keuntungan tinggi, pihaknya akan terus melakukan pembinaan.

“Kami terus melakukan pembinaan. Ada sekitar 500 Gabungan Kelompok Tani yang kamia arahkan untuk langsung menjual hasil produksinya kepada Bulog, atau PD Pasar Jaya atau Paskomnas,” ujar Amran. (OL-2)