Daerah Siap Berbenah

NAIKNYA dana transfer ke daerah dan bertambahnya alokasi dana desa membuat daerah semringah,tetapi juga makin sibuk. Bahkan, ada daerah yang masih bingung bagaimana memanfaatkan anggaran yang berlimpah tersebut.

Saat menyampaikan nota keuangan dan Rancangan APBN 2016 di kompleks Senayan, Jumat (14/8) siang, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa dana transfer ke daerah dan alokasi dana desa terus bertambah.

Untuk 2016, pemerintah akan mentransfer dana ke daerah sebesar Rp735,2 triliun, naik tajam Rp91,4 triliun jika dibandingkan dengan dana transfer daerah di APBNP 2015, yakni Rp643,8 triliun.

Selain itu, alokasi dana desa 2016 juga dinaikkan lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan 2015, atau dari sebelumnya Rp20,8 triliun menjadi Rp47 triliun.

Dana-dana ke daerah tersebut lebih tinggi ketimbang anggaran untuk kementerian dan lembaga.

"Kami mendukung langkah pemerintah pusat itu. Naiknya dana desa, misalnya, akan baik untuk pembangunan desa," kata Sekda Kulonprogo, DIY, kemarin.

"Banyak produk unggulan di daerah sulit dibawa keluar karena sarana dan prasarana kurang memadai. Dengan naiknya dana transfer ke daerah, masalah itu bisa kami atasi," tambah Bupati Sabu Raijua, NTT, Marthen Dira.

Marthen menambahkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dermaga, bendungan, dan embung sangat dibutuhkan di Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Sabu Pulau Raijua.

Sambutan positif juga dikemukakan oleh Plt Gubrenur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi. Bahkan, Pemprov Sumut sudah berancang-ancang menggunakan dana transfer itu untuk pembangunan infrastruktur.

"Selama ini pembangunan infrastruktur di Sumut terkendala anggaran. Bahkan untuk memperbaiki infrastruktur saja minim," papar Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumut Jumsadi Damanik.

Jangan mangkrak

Kendati sambutan positif muncul, berbagai kalangan mengingatkan pemerintah pusat untuk tetap waspada.

Ekonom Universitas Indonesia Telisa Felianti mewanti-wanti agar pemerintah menimbang kemampuan daerah dalam mengelola anggaran.

"Jangan sampai dana tersebut mangkrak tidak terserap."

Ketua Populi Center Nico Harjanto menambahkan pemerintah harus memperkuat kapasitas aparatur di daerah dan desa. Pemerintah, secara berbarengan, harus menerapkan program asistensi terhadap perangkat desa.

Ekonom Survei Meter Teguh Yudo bahkan masih meragukan kesiapan aparatur desa mengelola dana desa tersebut.

"Menggelontorkan dana saja enggak cukup. Harus monitoring dan punya konsep yang jelas apa yang akan dilakukan, serta konsistensi kabupaten dengan desa. Kalau desa dan kabupaten punya rencana masing-masing, susah juga."

Kekhawatiran sejumlah kalangan tersebut wajar. Sebab, data menunjukkan penyerapan dana transfer daerah tidak maksimal.

Dari Rp643,8 triliun dana daerah tahun ini, masih terdapat Rp273,5 triliun dana yang tidak dimanfaatkan sama sekali.

Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sekitar 50% dari total 266 desa hingga saat ini belum membentuk tim pengelola kegiatan. Akibatnya, dana desa yang posisinya sudah berada di rekening desa, belum bisa dicairkan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat akan turun ke kabupaten/kota untuk memberikan pembinaan, pelatihan, dan pemahaman terhadap aturan-aturan hukum terkait laporan keuangan yang benar.

"Perangkat desa, misalnya, harus siap," ujar Tjahjo, kemarin.

(Nur/AT/PO/PS/YN/X-3)