BUMN Bisa Kelola Bandar Negara

KEMENTERIAN Perhubungan menawarkan pelabuhan yang dikelolanya kepada badan usaha milik negara (BUMN) ataupun swasta. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan dan konektivitas, pengembangan pariwisata bahari, dan penyeberangan antardestinasi wisata, juga membuka investasi di sektor kepelabuhanan.

”Jadi, yang akan dikerjasamakan itu pelabuhan yang tidak ada unit pelaksana teknisnya, misalnya Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuan Bima Nusa Tenggara Barat. Mereka itu regulator, tapi juga punya dermaga. Sementara di sebelahnya ada Pelindo III. Daripada keluar biaya besar, itu akan ditawarkan (ke Pelindo III),” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi di Jakarta, Jumat (26/8).

Tawaran pengelolaan itu melalui kerja sama pemanfaatan atau penyertaaan modal negara (PMN). “Kerja sama pemanfaatan misalnya di Ambon ada dermaga Pelindo IV, tapi kita juga punya dermaga. Tanahnya milik Pelindo IV,” kata Cris.

Di kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (persero) Elvyn G Masyasya menyatakan pihaknya berminat mengelola pelabuhan yang dimiliki Kementerian Perhubungan.

“Sedang dalam kajian beberapa pelabuhan dan segera kita ajukan ke Kemenhub. Salah satunya di Kalimantan Barat, Pelabuhan Sentete, juga Tanjung Batu dan beberapa pelabuhan lain. Ada 4-5 pelabuhan,” jelas Elvyn.

Pelindo II juga sedang mengkaji beberapa pelabuhan lain milik Kemenhub untuk dikelola, antara lain Pelabuhan Linau di Bengkulu dan Pelabuhan Otorita Batam di Kepulauan Riau .

NPCT1 pangkas biaya logistik
Terminal bongkar muat baru di Pelabuhan Tanjung Priok atau lebih dikenal New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) akan segera beroperasi pada September 2016. Pelabuhan kelolaan Pelindo II itu diharapkan bisa memangkas biaya logistik dan mengalihkan persinggahan kapal barang yang selama ini bersandar di pelabuhan Singapura dan Malaysia.

“Biaya logistik yang bisa dipangkas paling tidak 30% tercapai secara konstan. Kalau kita bisa membuat tol laut, tujuannya mengurangi disparitas harga. Waktu itu Pelni bilang harga turun 30%, tapi tidak bisa konstan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau langsung persiapan NPTC1, Sabtu (27/8).

Budi menginginkan konektivitas antarpelabuhan di Indonesia untuk mewujudkan tol laut serta memudahkan distribusi barang yang lebih cepat dan efisien, serta konsolidasi BUMN bidang pelabuhan.

Elvyn menambahkan, dengan NPCT 1, volume perdagangan akan lebih besar dan kapal yang bersandar akan lebih banyak. Karena itu, pihaknya akan meyakinkan para pemilik kargo serta shiping line agar kapal mereka langsung bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok.

NPCT1 memiliki kapasitas 1,5 juta teus, serta luas lahan kurang lebih 32 ha. Dengan total panjang dermaga 850 meter pada akhir 2016 dan kedalaman -14 meter LWS (akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter). Terminal baru itu diproyeksikan dapat melayani kapal peti kemas berkapasitas 13 ribu-15 ribu teus dengan bobot kapal di atas 150 ribu dwt. “Untuk NPCT 2 and 3 masing masing 1,5 juta teus dan semuanya 4,5 juta teus. Itu akan menambah kapasitas Tanjung Priok sebelumnya 6 juta teus menjadi 10 juta-11 juta teus per tahun,” tandas Elvyn. (E-4).