Sinarmas Financial Services Sosialisasikan Pengampunan Pajak

GUNA mendukung program pemerintah dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai amnesti pajak, Sinarmas Financial Services bersama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengadakan seminar berjudul 'Dialog Ekonomi Indonesia Terkait Pengampunan Pajak' di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (26/8).

Pesertanya pun mencapai lebih dari 900 orang nasabah premium. Dialog ekonomi ini menghadirkan Aviliani, ekonom sekaligus Sekretaris Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) sebagai pembicara utama. Selain itu, acara ini menggelar pula diskusi panel dengan panelis antara lain Arif Budimanta, Wakil Ketua KEIN, pembicara dari Direktorat Jenderal Pajak serta konsultan pajak.

Diskusi panel ini dipandu oleh pakar perpajakan dari PT Smart Tbk, Ferry Salman, sebagai moderator. Hadir dalam acara ini antara lain Kepala Sub Direktorat Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional Dwi Astuti, Kepala Kantor IDX Semarang Fanny Rifki dan Direktur Utama PT Bank Sinarmas Freenyan Liwang.

Freenyan menyebutkan, bank sebagai lembaga finansial harus selalu tangkas dalam mengadopsi kebijakan-kebijakan pemerintah. "Bank Sinarmas telah siap menerima pembayaran tebusan pajak. Sedangkan dana repatriasi dapat diinvestasikan ke dalam produk-produk keuangan dari Sinarmas Asset Management," kata Freenyan.

Pada 2015, sekitar 60% pendapatan negara diperoleh melalui pajak. Meski begitu, sejak 2009 perolehan pajak tidak dapat memenuhi target. Bahkan di tahun lalu, pendapatan negara dari pajak hanya mencapai 82% dari target, nilai terkecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah memperkirakan, program amnesti pajak ini dapat mengumpulkan aset deklarasi senilai Rp 4.000 triliun. Sementara, dana yang akan dibawa pulang dari luar negeri (repatriasi) dapat mencapai Rp1.000 triliun.

Deklarasi aset dan repatriasi diharapkan akan menghasilkan pemasukan pajak sebesar Rp165 triliun. Dana repatriasi ini akan masuk ke berbagai instrumen keuangan seperti obligasi, surat berharga negara, pasar modal, pasar uang, dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan.

Dialog ekonomi ini diharapkan dapat membantu pemerintah menyosialisasikan program amnesti pajak sekaligus membantu wajib pajak memahami detail teknis terkait program tersebut.

Dalam jangka waktu 2004–2013, laporan Global Financial Integrity menyatakan, uang yang keluar dari indonesia mencapai US$180,71 miliar atau berkisar Rp2.100 triliun. Indonesia merupakan negara di urutan sembilan dunia yang memiliki pelarian dana terbesar ke luar negeri setelah China, Rusia, Meksiko, Malaysia, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Thailand.

Pengampunan pajak kali ini bukanlah yang pertama kalinya digelar oleh pemerintah. Tax amnesty pertama diadakan pada 1964 saat pemerintahan Soekarno mencari dana guna membiayai program revolusi. Namun, kebijakan itu gagal karena pada 1965 terjadi huru-hara politik.

Amnesti pajak berikutnya dilakukan pada 1984 oleh pemerintahan Soeharto. Dalam program ini, pengampunan pajak dilakukan melalui perubahan penilaian pajak oleh otoritas perpajakan (official assessment) menjadi penilaian oleh wajib pajak sendiri (self assessment).

Pada 2008, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan program sunset policy atau penghapusan sanksi administrasi bagi para wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan yang kurang bayar. Sunset policy dapat menghimpun dana sebesar Rp7,46 triliun.

Pada 2016 -2017, diharapkan program pengampunan pajak yang terakhir ini dapat membawa kembali dana yang ditempatkan di luar negeri. Keberhasilan program tax amnesty selain dapat mendorong pendapatan fiskal, juga akan menambah basis data wajib pajak, sehingga pada akhirnya akan terjadi peningkatan dan pemerataan ekonomi.

Dengan meluncurkan program pengampunan pajak, Indonesia siap melakukan transparansi data keuangan global di 2018. Sosialisasi pengampunan pajak ini sebelumnya telah digelar di Jakarta. Setelah Jakarta dan Semarang, Sinarmas Financial Services dan ISEI juga akan menggelar dialog serupa di kota-kota besar lain seperti Bandung dan Makassar. (RO/OL-5)