JK Ungkap tidak Mudah Perpanjang Amnesti Pajak

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyatakan belum mempertimbangkan perpanjangan periode amnesti pajak. Menurut pria yang akrab disapa JK itu, tidak mudah mengubah kebijakan yang berbentuk undang-undang tersebut.

"Kan itu undang-undang. Tidak mudah mengubahnya," ucap JK usai membuka acara ulang tahun ke-39 pasar modal di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (28/8).

JK mengakui, saat ini, dana repatriasi dan tebusannya masih jauh dari target. Namun, dia memprediksi dana tersebut baru akan terlihat besar pada September mendatang.

Hal itu mengingat batas tebusan pada bulan tersebut masih 2% dan setelahnya akan naik menjadi 3% sampai Desember 2016 dan 5% sampai Maret 2017.

"Mereka biasa butuh persiapan. Apalagi yang besar. Jadi jangan dilihat angka sekarang. Kalau jumlahnya tidak memenuhi ya saya yakin September ini bisa lebih baik dari sekarang," tukas JK.

Dia pun menilai program amnesti pajak memang diperuntukan kepada seluruh wajib pajak yang belum membayar pajak secara benar selama ini.

Menurutnya, masyarakat kelas menengah ke bawah juga akan mengalami hal yang sama dengan pengusaha besar jika memang terbukti belum membayar pajak dari aset yang dimiliki. Namun, dia yakin pajak yang dibayarkan masyarakat kelas menengah ke bawah tidak akan besar.

"Paling hanya terkoreksi Rp10 juta-Rp20 juta. Yang (kalangan masyarakat menengah ke atas dan pengusaha) besar bisa sampai ratusan miliar. Jadi tax amnesty itu untuk semua yang belum bayar pajak benar selama ini," imbuhnya.

Adapun data yang dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, per hari ini, dana repatriasi yang sudah masuk sebesar Rp7,66 triliun atau baru 8% dari target.

Sementara deklarasi harta dari luar negeri sebesar Rp14 triliun atau 14% dari target dan deklarasi harta dalam negeri sudah mencapai 79% dari target atau Rp80,1 triliun.

Dari situ, dana tebusan yang sudah terkumpul sebesar Rp2,12 triliun atau 1,3% dari target yang sebesar Rp165 triliun. Jumlah wajib pajak yang sudah menerima surat pernyataan harta mencapai 15.515 wajib pajak.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengklaim sektor pasar modal Indonesia sudah mempersiapkan diri dalam menampung dana repatriasi.

"Sudah banyak yang dilakukan pasar modal untuk persiapan diri supaya tax amnesty berjalan dengan baik. Sosialisasi, edukasi, dan promosi sudah dilakukan," tuturnya. (OL-3)