Pemangkasan Bujet Daerah Perlu Pengawasan Pusat

PEMERINTAH pusat diminta mengawasi pemangkasan anggaran oleh pemerintah daerah menyusul penundaan pencairan dana alokasi umum (DAU) bagi 169 daerah. Hal itu disebabkan pemda sangat mungkin bakal ‘mengorbankan’ belanja terkait dengan proyek pem­ba­ngunan.

“Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) harus memantau dan mengarahkan daerah. Program-program prioritas enggak boleh terganggu. Jangan serahkan sepenuhnya itu ke daerah,” ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng saat dihubungi, kemarin.

Ia berpendapat penundaan DAU yang bernilai total Rp19,4 triliun dapat berdampak pada belanja pegawai. Namun, ia meyakini pemda tidak akan menggeser anggaran itu. “Yang akan kena (restrukturisasi anggaran) ialah belanja modal terkait dengan pembiayaan layanan publik, pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Itu yang kita khawatirkan,” prediksi Robert.

Ia berharap tiga program prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tidak terusik akibat penundaan pencairan DAU mulai bulan depan. “Penting sekali monitoring dan arahan pusat sehingga daerah tidak bebas begitu saja,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua KPPOD Agung Pambudi mengatakan salah satu upaya untuk menekan dampak penundaan DAU ialah dengan memaksimalkan pemakaian sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). “Beberapa daerah yang sudah melakukannya bisa menghemat anggaran 10% sampai 15%,” jelas Agung.

Ia juga mengungkapkan cukup banyak proyek kecil yang dimasukkan pemda yang sebenarnya tidak krusial. “Maka itu, evaluasi seperti ini perlu untuk melihat apakah alokasi sudah benar.”

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menekankan penundaan pencairan DAU tidak boleh menghambat pembayaran gaji pegawai. “Pembayaran gaji itu prioritas, tidak boleh tertunda.”

Ia meminta pemda memapas belanja yang kurang penting, seperti perjalanan dinas dan pembelian kendaraan.

Kirim surat
Sejumlah daerah yang terdampak oleh penundaan pencairan DAU mulai me-review anggaran mereka. Bupati Karawang, Jawa Barat, Cellica Nurrachadiana berjanji mengupayakan pembayaran gaji pegawai tidak terusik. Konsekuensinya ialah sejumlah proyek pembangunan, seperti pengadaan lahan untuk rumah sakit, akan terimbas.

“Kalau boleh jujur, kita keberatan. Kita akan layangkan surat (ke menteri keuangan) untuk peninjauan kembali,” ucap Cellica.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga berencana sama. Selain kebijakan itu dilakukan di tengah tahun anggaran, ia mengatakan dampaknya pun cukup luas mengingat DAU yang ditunda lebih dari Rp300 miliar. “Kita bersama para kepala daerah kabupaten/kota (Jawa Tengah) mempertanyakan ini,” ucapnya.

Ia pun akan mencari alternatif pembiayaan untuk dapat menopang kebutuhan mendesak, termasuk gaji pegawai. “Saya telah memerintahkan instansi terkait berhitung ulang.”

Penundaan DAU juga dikhawatirkan Pemprov Sumatra Selatan. Menurut Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumsel Yohanes H Toruan, gaji pegawai adalah pos terbesar. Penundaan DAU mencapai Rp48 miliar per bulan ia khawatirkan berakibat pada pos tersebut. “Itu dampak paling ekstrem.”

Kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur yang sudah ditender dan dikerjakan pada tahun ini pun tidak mungkin ditunda sehingga akan dibayarkan pada tahun anggaran mendatang. “Pemprov akan utang dulu ke kontraktor sampai anggaran ada,” ucap dia. (Pra/CS/AB/AT/AS/WJ/SY/DW/E-2)