RAPBN 2016 Sangat Realistis

BERBAGAI kalangan menilai nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang I DPR 2015-2016, kemarin, sangat realistis.

Selain itu, pokok-pokok kebijakan fiskal dan postur RAPBN 2016 yang disampaikan Presiden menunjukkan tekad pemerintah menghadapi tantangan ke depan.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Hendri Saparini menilai target RAPBN 2016 lebih masuk akal dan realistis meskipun masih terdapat kemungkinan berubah.

"Kalau dibandingkan dengan target 2015, ini targetnya lebih rendah karena realisasi pertumbuhan 2015 memang hanya maksimal 5,2%. Ini realistis," ujar Hendri saat dihubungi, kemarin.

Ia menyebut sejumlah tantangan harus disikapi secara cerdas. Tantangan tersebut mencakup ruang fiskal yang masih terbatas, belanja wajib yang masih besar, serta alokasi belanja dan penyerapan anggaran belum optimal.

Pendapat senada dikemukakan ekonom Universitas Indonesia Telisa Felianti. Dalam pandangan Telisa, pemerintah sudah lebih realistis dalam menetapkan target, khususnya pertumbuhan ekonomi.

"Tekanan global yang berat jadi makin menyadarkan pemerintah untuk lebih realistis, ditambah undervaluation yuan."

Saat menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2016 Presiden Jokowi menyatakan pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%, tidak berbeda jauh dari target APBN-P 2015 hasil koreksi sebesar 5,2%.

Demi lebih menggenjot konektivitas antarwilayah, pemerintah juga menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp313,5 triliun.

"Anggaran tersebut untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, juga bandara-bandara perintis," papar Kepala Negara.

Pada 2015, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp290,3 triliun.

Transfer ke daerah

Dari total belanja negara 2016 sebesar Rp2.121,3 triliun, porsi untuk daerah juga naik cukup signifikan.

Pada tahun depan dana transfer ke daerah sebesar Rp735,2 triliun, meningkat tajam Rp91,2 triliun daripada target 2015 sebesar Rp643,8 triliun. Begitu pula dana desa naik hingga Rp26 triliun menjadi Rp47 triliun.

Presiden menyebutkan dana transfer ke daerah dan dana desa lebih besar daripada dana kementerian dan lembaga. Itu dilakukan agar terjadi penguatan daerah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan naiknya dana transfer ke daerah merupakan cerminan tekad pemerintah untuk melakukan desentralisasi.

"Mungkin secara singkat bisa saya sampaikan bahwa RAPBN 2016 ialah RAPBN yang difokuskan untuk daerah dan masyarakat yang kurang beruntung."

Terkait dengan hal itu Telisa berpendapat pemerintah perlu menimbang kemampuan daerah agar jangan sampai dana tersebut mangkrak tidak terserap.

"Betul pembangunan dari pinggiran dilakukan, tetapi harusnya bertahap. Dilihat dulu daerah mampu atau tidak."

Soal peningkatan anggaran untuk infrastruktur, Hendri mengingatkan pemerintah agar fokus pada infrastruktur yang mendorong ekonomi kerakyatan.

"Pembangunan infrastruktur sebaiknya tidak lagi terpusat. Pemerintah harus menggenjot realisasinya di daerah berdasarkan prioritas."

Prioritas tersebut, Hendri menambahkan, ada di sektor pertanian, kemaritiman, dan energi. "Misalnya mau menggunakan energi baru terbarukan, berarti kita harus membangun infrastruktur yang sesuai dengan EBT.

Kalau fokusnya untuk pertanian pangan, berarti infrastrukturnya untuk pertanian pangan, untuk pascapanen."

(Tes/Dro/*/X-3)