Utang Pinjaman Pemerintah Naik 388%

UTANG negara yang berasal dari pinjaman luar negeri tercatat mencapai Rp46,4 triliun hingga 12 Desember 2023. Penarikan pinjaman tersebut mengalami kenaikan 388,1% dari periode yang sama di tahun lalu senilai Rp9,5 triliun.

"Pinjaman tahun lalu hanya Rp9,5 triliun, tahun ini naik ke Rp46,4 triliun. Jadi ada kenakan dari sisi pinjaman namun dari sisi SBN (Surat Berharga Negara) turun sangat drastis," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Jumat (15/12).

Pinjaman luar negeri tersebut merupakan bagian dari total pembiayaan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp345 triliun hingga 12 Desember 2023. Kendati nilai pinjaman mengalami kenaikan, realisasi penarikan utang melalui penerbitan SBN mengalami penurunan drastis.

Baca juga: Jokowi Sentil Bank Indonesia

Tercatat SBN yang diterbitkan pemerintah mencapai Rp298,6 triliun, lebih rendah dibanding realisasi penerbitan SBN di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp534,8 triliun. "Ini turun 44,2% dari penerbitan surat utang negara neto, sehingga kalau kita lihat pembiayaan utang ini dibandingkan tahun lalu turun sangat tajam," jelas Sri Mulyani.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menjelaskan, kenaikan utang yang berasal dari pinjaman itu disebut sebagai strategi pemerintah dalam melakukan pembiayaan. Salah satu sebabnya karena imbal hasil (yield) SBN saat ini mengalami kenaikan.

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun pada Oktober 2023

Dia juga mengatakan, penarikan pinjaman yang dilakukan pemerintah itu juga memiliki biaya yang rendah lantaran berasal dari pinjaman multilateral dan bilateral. "Itu dalam rangka fleksibilitas dengan SBN. Jadi kalau SBN yield-nya lagi naik, cost of fund mahal terus kita bisa menarik pinjaman program. Jadi kalau pinjaman program kan dari bilateral sama multilateral yang cost of fund-nya lebih rendah," jelas Suminto.

Lagi pula, lanjut dia, porsi penarikan pinjaman itu masih lebih kecil dan rendah ketimbang penerbitan SBN. Suminto juga menekankan penarikan pinjaman itu dilakukan bukan untuk mendanai proyek-proyek tertentu, melainkan masuk ke kas negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.

"Kalau untuk pinjaman proyek, untuk biaya proyek tertentu di K/L tertentu, kalau pinjaman program itu pinjam cash," tambah Suminto.

Pemerintah meyakini realisasi penarikan utang yang berasal dari penerbitan SBN maupun pinjaman itu masih sesuai dengan rencana pemerintah. Dengan kata lain, kondisi keuangan negara masih relatif aman dan terkendali.

"Ini menggambarkan APBN kita makin sehat, karena defisitnya jauh lebih rendah dibandingkan rancangan awal dan dibandingkan tahun lalu. Tren dari defisit yang menurun, konsolidasi fiskal tetap terjaga, kredibel, dan kuat. Ini karena penerimaan negara kuat, belanjanya tetap terjaga baik," kata Sri Mulyani. (Mir/Z-7)