Swasembada Pangan Wajib Sejahterakan Petani

TARGET swasembada pangan pada 2017 berpotensi akan terwujud jika mengacu kepada angka produksi di tahun ini. Panen padi pada 2015 ini, sesuai dengan Badan Pusat Statistik (BPS), diproyeksikan mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Volume produksi itu naik 6,64% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut lembaga survei  milik pemerintah itu, laju panen tersebutmerupakan terbesar dalam dekade terakhir. Peningkatan produksi juga terjadi pada komoditas pangan lainnya seperti jagung dan kedelai. Panen jagung pada 2015, berdasarkan angka ramalan (Aram) I BPS, mencapai 20,67 juta ton atau naik 8,725% jika dibandingkan dengan 2014. Adapun produksi kedelai diperkirakan naik 4,59%, menjadi 998,87 ribu ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim besaran produksi itu akan memenuhi kebutuhan konsumsi beras di Tanah Air. Dengan kata lain, Indonesia dapat mengalami surplus beras pada akhir 2015. "Ini (Surplus beras) karena program upaya khusus untuk swasembada pangan berkelanjutan (Upsus). Dalam lima bulan pelaksanaannya, program Upsus berhasil mendorong petani untuk meningkatkan produksi tanaman pangan," kata Amran dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, baru-baru ini. Amran juga mengungkapkan swasembada pangan berkelanjutan merupakan strategi utama untuk menjamin ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ia akan mengatasi sejumlah kendala dalam pencapaian target itu.

Ia menyebutkan kendala utama ialah tingginya konversi dan fragmentasi lahan pertanian, kerusakan saluran irigasi, penurunan jumlah petani, kehilangan hasil pascapanen, pasokan pupuk dan benih, terbatasnya sumber pembiayaan, dan tidak stabilnya harga produk pertanian selama musim panen. Belum sejahterakan petani Kendati begitu, Serikat Petani Indonesia (SPI) melihat peningkatan produksi komoditas pangan ini belum mampu menyejahterakan petani. Hal itu tecermin pada nilai tukar petani (NTP) yang masih rendah. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyebutkan NTP saat ini berada di level 100,97. Meski bergerak naik, indikator daya beli petani itu masih di bawah tingkat ideal, yakni 125. "Sebenarnya angka kenaikan masih terlampau rendah, yakni sebesar 0,44%, walaupun ada kenaikan itu situasi yang wajar karena peningkatan harga di Ramadan dan Idul Fitri," kata Henry Saragih ketika dihubungi. Ia juga menegaskan pergerakan kenaikan daya beli petani juga tidak ajek. Henry mengungkapkan petani tentunya berencana investasi untuk pengembangan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Akan tetapi, keinginan para petani tidak dilanjutkan sebab hasilnya tidak memuaskan. “Jangan dibiarkan seperti sekarang ini, petani dimangsa tengkulak ataupun dihantam produk impor," katanya.

Karena itu, swasembada pangan perlu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Caranya ialah menekan biaya alat-alat pertanian ataupun meningkatkan daya beli konsumen. Dengan kenaikan daya beli konsumen, NTP pun meningkat. Peningkatan nilai tukar petani juga diiringi keseriusan pemerintah membantu petani dengan pengelolaan tata niaga seperti pemangkasan tengkulak. Selain itu, para petani perlu ditambah pengetahuan tentang pertanian. Kendati begitu, Henry menyadari upaya perbaikan sektor pangan ini dapat terwujud oleh peran semua pihak termasuk masyarakat. "Kita tidak boleh hanya menyerahkan ke pemerintah. Sebenarnya bahan makanan yang lain kan banyak. Harusnya kita bisa beralih ke bahan makanan lain. Jadi ini yang saya kira perlu adanya revolusi mental," ujar Henry. Sementara itu, Ketua Dewan Hortikultura Indonesia Benny Kusbini meminta pemerintah melaksanakan capacity building bagi petani agar peningkatan NTP berdampak bagi kesejahteraan mereka. Pasalnya, kenaikan nilai tukar petani masih dimanfaatkan untuk konsumtif petani. Guru Besar Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar lebih menekankan kebijakan penutupan keran impor merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan petani. Pasalnya, langkah itu tidak akan menekan harga beras di saat panen. Akan tetapi, pemerintah juga harus cermat. Apabila kebijakan larangan impor diterapkan saat musim paceklik, dapat melambungkan harga pangan. Kondisi itu dapat menyulitkan masyarakat termasuk petani. (Bow/ Ant/E-5) irwan@mediaindonesia