Jangan Beri Subsidi Untuk Perusahaan Asing

TARIF interkoneksi yang telah ditetapkan dinilai lebih menguntungkan perusahaan asing. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Wisnu Adhi Wuryanto, Kamis (25/8).

Ia menyatakan hal tersebut menyikapi kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menurunkan tarif interkoneksi sebesar 26% dari Rp250 per menit menjadi Rp204 per menit dan akan diberlakukan mulai 1 September 2016.

Menurut Wisnu Adhi Kemenkominfo terkesan tergesa-gesa menetapkan tarif interkoneksi tanpa mengakomodasi masukan dari operator, khususnya Telkomsel. "Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar. Kami harap DPR yang telah membentuk Panja Interkoneksi dapat menghentikan Keputusan tersebut agar tidak merugikan bangsa ini lebih besar lagi," jelasnya.

Telkomsel sendiri merupakan operator terbesar di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki Indonesia, Keputusan tarif interkoneksi tersebut dinilai sangat merugikan mengingat jaringan Telkomsel yang sangat luas dengan pelanggan lebih dari 130 juta dan jumlah BTS 120 ribu.

Hingga kini, Telkomsel sudah menunjukan komitmen membangun negeri melalui ekspansi coverage mencapai 95% wilayah NKRI. Jaringan yang sangat luas itu tentu membutuhkan investasi, biaya pemeliharaan, biaya operasi, biaya pengembangan jaringan yang luar biasa besar. Biaya-biaya itulah yang menjadi basis dari perhitungan biaya interkoneksi sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999.

Ketua Umum Serikat Karyawan Telkom Asep Mulyana memprediksi bahwa kebijakan penurunan tarif interkoneksi itu akan menguntungkan operator asing. Menurutnya, jika itu terjadi sama saja Indonesia memberikan subsidi kepada asing.

"Sangat ironis mengingat maksud Pemerintah mengundang investor asing ke dalam negeri justru agar ada percepatan pembangunan. Jadi kami menolak keputusan tersebut sebelum diadakan perhitungan yang layak," tegasnya. (OL-2)