Ekspor Perikanan Redup Jadi Momentum Pembenahan

DALAM wawancara dengan Tim Realitas Metro TV awal Februari silam, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti tidak kuasa menyembunyikan kegusarannya terhadap praktik pencurian ikan (illegal fi shing) oleh armada kapal asing di perairan Indonesia. Susi mengakui kegiatan illegal fishing seakan tidak mengenal batas negara. "Mereka beroperasi ke mana-mana karena wilayah lautan tidak sejelas daratan." Kegusaran Susi tersebut akhirnya berujung dengan dikeluarkannya kebijakan moratorium (penghentian  sementara) pemberian izin operasi terhadap kapal asing di perairan Indonesia dan pelarangan bongkar muat komoditas perikanan di tengah laut (transshipment). Menurut Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut Hutagalung, kebijakan itu merupakan momentum untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan di Tanah Air. "Itu juga bagian dari komitmen kami untuk membenahi sektor perikanan," kata Saut Hutagalung.

Saut menekankan pembenahan berbasis keberlanjutan (sustainability) di sektor perikanan ternyata memulihkan citra Indonesia karena dinilai mampu menciptakan iklim yang sehat, bebas dari praktik pencurian, dan penggunaan alat tangkap berbahaya seperti cantrang. Terbukti baru-baru ini Indonesia diganjar tarif bea masuk 0% untuk produk perikanan ke AS melalui perpanjangan skema generalized system of preference (GSP). Pasar negara besar laiknya AS memiliki standardisasi tinggi. Bukan hanya kualitas dan mutu, melainkan juga aspek lingkungan dari negara asal ikan didatangkan. "Mulai ada peluang baik. Kami berharap hal ini juga dikeluarkan oleh negara-negara lain yang potensial," ujar Saut Hutagalung. Akan tetapi, Saut tidak memungkiri kebijakan pemerintah di sektor kelautan tersebut membawa konsekuensi terhadap kinerja ekspor produk perikanan. Seperti tecermin dalam laporan Badan Pusat Statistik pada kuartal I 2015, yakni ekspor perikanan mengalami penurunan sebesar 16,5% dibandingkan periode sama tahun lalu, sedangkan nilai ekspor perikanan meredup 9% jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode serupa. "Selain perekonomian dunia slow down dan permintaan turun, penurunan ekspor juga dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan yang dikeluarkan KKP. Lagi pula perekonomian melambat ada musimnya. Ketika sudah membaik, sektor perikanan Indonesia sudah siap," ungkap Saut.

Kini yang harus diprioritaskan ialah memperkuat basis produksi. Nelayan dari berbagai daerah melaporkan hasil perikanan lebih mudah ditangkap. Dalam artian stok melimpah. Tercatat potensi produksi dari penangkapan sebesar 6 juta ton per tahun, dari perikanan budi daya sebesar 3,8 juta ton dan rumput laut sebanyak 10 juta ton. Namun, Saut menekankan sistem logistik harus diperkuat agar arus distribusi tidak tersumbat dan menyebabkan kelangkaan ikan di wilayah lain. Untuk itu pemerintah telah mengalokasikan Rp44,4 miliar guna melakukan kajian stok ikan nasional. Semoga kegusaran Menteri Susi Pudjiastuti membuat negara kita berjaya di laut. Menjadi tuan di negeri sendiri. (X-4)