Jadikan BUMN Agen Pembangunan

PERUSAHAAN yang berbisnis di Indonesia sudah seharusnya turut membangun perekonomian di dalam negeri secara menyeluruh, bukan hanya mencari keuntungan. Apalagi modal awal badan usaha milik negara (BUMN) berasal dari setoran negara. Pemikiran itupun dituangkan dengan mengubah konsep bisnis perusahaan pelat merah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambutannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon I Kementerian BUMN yang dihadiri sejumlah direksi BUMN Senin (10/8), Menteri BUMN Rini M Soemarno menekankan pentingnya BUMN memikirkan pengembangan bisnis mereka dalam jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh setelah kegiatan investasi selama 5-7 tahun merupakan prestasi asal memberikan benefi t jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. "Tetapi, jangan hanya memikirkan 5 tahun, harus 10-15 tahun. Otomatis kalau berpikir demikian kita ikut membangun negeri ini sehingga bermanfaat untuk semua pihak," kata Rini. Menurut Rini, BUMN dituntut menciptakan program pengembangan usaha untuk memenuhi kontribusi kepada negara. Bukan hanya setoran dividen ataupun pajak, melainkan upaya mengamankan defi sit transaksi berjalan, memperbaiki neraca perdagangan, dan mengurangi impor. "Saya baru saja menerima laporan dari  Dirut Kimia Farma tentang peresmian pabrik garam farmasi di Jombang.

 Pabrik berkapasitas 3.000 ton garam farmasi setiap tahun itu bisa menekan impor. Untuk memproduksinya, Kimia Farma bekerja sama dengan PT Garam. Kemitraan BUMN akan memberikan keuntungan jika bisnis perusahaan pelat merah saling terkoneksi," ujar Rini. Menyasar infrastruktur Metode kerja Kementerian BUMN di era pemerintahan saat ini berbeda. Rini mengibaratkan ritme kerja saat ini itu mengalunkan lagu rock n’  roll dari sebelumnya pos 'romantis' yang merupakan implementasi proses revolusi mental. Meskipun, harus tetap berada  dalam rambu-rambu hukum. Penekanan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengembangan merupakan upaya dukungan menyeluruh kepada BUMN sebagai agen pembangunan untuk mengatasi ketertinggalan dibandingkan negara tetangga. Bukan hanya perseroan yang mencari keuntungan dari berbisnis.

Ketua Umum BUMN Watch Naldi Nazar Harun mengakui BUMN merupakan sokoguru perekonomian negara. Selain swasta maupun koperasi. Untuk itu, BUMN sebagai agen pembangunan seharusnya mampu menggerakkan perekonomian negara. Apalagi saat ini swasta maupun koperasi sedang menghadapi tekanan pelemahan. Di samping realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat maupun daerah masih rendah. BUMN sebagai agen pembangunan juga harus diarahkan kepada sejumlah arah pembangunan seperti bisnis atau pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, harus berbeda dengan rencana pembangunan dari dana APBN ataupun APBD. Naldi menambahkan BUMN juga harus diarahkan sebagai stabilitator harga komoditas pangan utama. Misalnya harga pupuk, pangan, dan semen. Namun, sangat disayangkan, dia belum melihat rencana BUMN sebagai agen pembangunan di era Menteri BUMN Rini M Soemarno. (X-4)