Mengoreksi Kebijakan

HAL itu tidak lepas dari kegagalan kita memanfaatkan momentum yang ada selama ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa kita telah tiga kali gagal dalam memanfaatkan momentum yang ada. Pertama, pada 1970 ketika terjadi booming minyak. Presiden menilai hal tersebut gagal dimanfaatkan sebagai modal pembangunan berkelanjutan. Kedua, ketika booming hasil hutan pada  tahun 1980-an. Itu pun menurut Jokowigagal dimanfaatkan. Hutan Indonesia habis dibabat dan malah menyisakan kerusakan lingkungan. Kegagalan ketiga  terjadi pada 1990 hingga 2000-an.Indonesia tidak mampu mengeksplorasi sektor pertambangan yang bernilai sangat besar. Akibat berbagai kegagalan kita dalam memanfaatkan momentum yang ada, Indonesia bertumbuh dalam fondasi yang rapuh. Sektor industri tidak berkembang, pertanian terpuruk, jerat impor makin mencengkeram, dan pembangunan tidak bisa dibiayai secara maksimal. Kondisi itu diperparah dengan kebijakan yang diambil. Selama bertahuntahun, kebijakan anggaran kita diarahkan untuk membiayai berbagai macam subsidi. Anggaran terkait subsidi makin membengkak, sementara anggaran pembangunan, utamanya infrastruktur, seperti tersandera. Jumlahnya jauh dari angka yang ideal. Pergantian pemerintahan yang terjadi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Jokowi memberikan harapan adanya perubahan arah kebijakan. Anggaran subsidi dikurangi, sementara anggaran untuk infrastruktur terus ditambah.

Proyek-proyek infrastruktur yang diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan diharapkan dapat berjalan. Harapannya ekonomi menjadi lebih bergairah. Pasalnya, selama ini, buruknya kondisi infrastruktur menjadi salah satu penyebab enggannya investasi asing masuk ke Indonesia. Dalam upaya mengoreksi kebijakan, ekses pasti ada. Dibutuhkan kepiawaian pemerintah untuk mengkaji ulang timing penerapan kebijakan itu. Seperti kebijakan pengurangan subsidi yang diimplementasikan dalam hal perubahan harga jual premium. Awalnya pemerintah melalui Kementerian ESDM berkeinginan untuk menetapkan kebijakan harga jual BBM setiap bulan. Namun, ternyata masyarakat belum siap sehingga kebijakan yang sejatinya bagus itu perlu mendapatkan penyesuaian. Akhirnya, kebijakan itu dikoreksi lagi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar lebih siap. Saat ini, masih ada beberapa koreksi kebijakan yang masih terus perlu mendapatkan perhatian. Moratorium di sektor kehutanan dan perikanan tidak bisa berjalan selamanya. Pasti ada saatnya moratorium itu perlu dibukakembali. Ekses negatif yang timbul harus dicarikan solusinya. Di sisi lain, saat ini kita juga mengalami berbagai tantangan. Situasi ekonomi global yang sedang terpuruk juga akan memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Dari dalam negeri, kondisi politik yang masih sering gaduh membuat kekhawatiran para pelaku bisnis masih tinggi. Upaya membangun ekonomi nasional pun menjadi tersendat.

Dibutuhkan komitmen bersama untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Bila kita berhasil mengelola berbagai tantangan yang ada di depan mata, reward akan menanti. Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki size ekonomi besar dalam satu hingga dua dekade mendatang. Sebuah studi yang dilakukan Mc Kinsey menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia bisa menempati posisi tujuh besar dunia pada 2030. Prediksi yang hampir sama juga dikeluarkan Standard Chartered. Lembaga keuangan dunia itu bahkan memperkirakan Indonesia bisa meraih posisi nomor 6 dunia pada 2030. Dengan produk domestik bruto sekitar US$850 miliar tahun lalu, kekuatan ekonomi Indonesia saat ini berada di urutan ke-16 dunia. Di Asia, Indonesia hanya tertinggal dari Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan. Menurut McKinsey, faktor utamanya ialah kebangkitan ‘kelas konsumen,’ yakni penduduk dengan pemasukan per tahun di atas US$3.600. Berdasarkan paritas daya beli pada kurs 2005, jumlahnya dapat melonjak dari 45 juta penduduk saat ini menjadi 135 juta pada 2030. Bayangkan, dalam 15 tahun mendatang, jumlah kelas menengah Indonesia sama dengan jumlah penduduk Korea Selatan. Namun, gambaran indah tentang mimpi Indonesia di asa mendatang tidak akan terwujud bila kita tidak melakukan berbagai macam perbaikan sejak saat ini. Oleh karena itu, keteguhan untuk tetap berada dalam garis kebijakan yang dipilih menjadi hal yang penting. (T-2)