Optimalkan Riset dan Teknologi

KOMITMEN kemandirian ekonomi Indonesia melalui pembangunan riset dan ilmu pengetahuan (iptek)  akan disusun dalam Rencana  Induk Pembangunan dan Pengembangan Iptek Nasional untuk jangka menengah dan panjang. Melalui rencana induk tersebut, akan ada pembagian peran dan tugas lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta dunia usaha dan industri. Selain itu, ada bagian bidang riset dan iptek, proyeksi capaian yang diinginkan, kebutuhan anggaran, serta kebutuhan SDM iptek. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan hal itu. Menurut dia, tantangan klasik yang kerap menerpa lembaga penelitian di Indonesia ialah keterbatasan dana. Diakuinya, perkembangan riset dan teknologi di Indonesia tidak sepesat di negara-negara maju yang memiliki kemampuan dana riset yang tinggi. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Muhammad Nasir mengakui ihwal minimnya dana penelitian di Indonesia yang baru berkisar 0,09% dari GDP negara. "Dari 0,09% GDP, yakni 76% itu dari pemerintah dan 24% dari pihak swasta. Setidaknya sampai akhir tahun harus naik jadi 0,15%," kata dia di Jakarta, pekan lalu.


Nasir menargetkan hingga masa jabatannya usai pada 2019, anggaran riset bisa mencapai angka 0,75% hingga 1%. Meski terbilang masih rendah daripada negara tetangga seperti Malaysia yang memperoleh anggaran 1%, Singapura 2,5%, Korea Selatan 3,4%, ia masih berharap wacana tersebut bisa direalisasikan, walaupun jika dikomparasi anggaran riset itu Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara tadi. “Maka dari itu, sampai akhir tahun saya maunya sudah bisa nambah Rp12 triliun dan pada 2019 nanti sudah bisa terwujud Rp20 triliun,” ungkapnya lagi. Penggabungan Lebih jauh, Puan mengutarakan pemerintah akan berupaya mengoptimalkan riset dan teknologi dengan menggabungkan urusan riset dan teknologi dengan urusan pendidikan tinggi. "Penggabungan itu untuk memacu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Latar belakang yang mendorong asimilasi kedua sektor tersebut ialah agar karyakarya yang dihasilkan perguruan tinggi tidak berhenti menjadi arsip saja, tetapi diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk menjawab permasalahan masyarakat melalui jalur implementasi," kata Puan di Jakarta, pekan lalu. Menurut dia, pengembangan iptek bisa maksimal bila melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah.

"Sinergi tiga komponen dapat berjalan optimal apabila setiap komponen memiliki paradigma yang sama dalam membangun Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi," terangnya. Pembangunan Science and Techno Park (STP) merupakan salah satu model implementasi link and match riset dengan  pembangunan ekonomi, yang melibatkan tiga komponentersebut. Terkait dengan hal itu, pada tahun ini pemerintah berencana membangun 65 STP dan pada 2016 sebanyak 35 STP. STP tersebut dibangun di daerah-daerah untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat berbasiskan potensi sumber daya lokal di setiap daerah itu. "Karena itu, kita menekankan bahwa salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan STP ialah besarnya peningkatan perekonomian daerah yang dipicu hasil-hasil riset ataupun produk dari STP masing-masing," tandas Puan. Selain itu, Menristek Dikti mengatakan pihaknya akan mengubah pola riset yang sebelumnya dari hulu ke hilir menjadi hilir ke hulu.

"Jika  sebelumnya riset dari hulu ke hilir, sekarang kami akan membaliknya. Kami memulai riset dari apa yang diinginkan industri," ujar Nasir. Selama ini, banyak hasil riset yang dikerjakan tidak berdasarkan keinginan industri. Akibatnya, banyak hasil riset yang hanya sebatas jurnal dan bukan diproduksi. "Makanya kami akan jemput bola. Ingin tahu, apa sebenarnya yang industri butuhkan itu," tambah dia. Meski demikian, lanjut dia, bukan berarti riset yang dimulai dari hulu ke hilir dihentikan. Menurut dia, kedua metode riset tersebut akan dicampur. (Ydh/ Ant/H-1)