Menegakkan Kedaulatan di Titik Terluar

ANIMO perbankan untuk melakukan ekspansi layanan perbankan di daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain masih amat minim. Padahal, keberadaan layanan perbankan dapat membuat wajah Indonesia semakin terlihat di wilayah itu. Layanan perbankan yang erat dengan aktivitas ekonomi bisa meredam penggunaan mata uang asing yang sering kali lebih banyak dipergunakan ketimbang mata uang kita sendiri. Selain itu, keberadaan layanan perbankan juga mampu memberikan bantuan bagi pelaku usaha yang membutuhkan kredit. Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Yusnang mengatakan ekspansi layanan perbankan di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina, dirasa masih sangat minim.

"Hal ini terlihat dari jumlah kantor layanan perbankan di kabupaten tersebut yang masih sedikit yakni baru sebanyak tujuh kantor bank hingga Juni 2015," kata Yusnang di Manado, (12/8). Yusnang mengatakan tujuh kantor tersebut berasal dari tiga  Bank yang mau perluas layanan di daerah itu. Ekspansi layanan perbankan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang masih minim tersebut juga berimbas pada pemberian kredit di daerah tersebut juga kecil. Pada Juni 2015 pemberian kredit pada pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Talaud baru sebesar Rp360 miliar atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan posisi bulan Mei 2015 sebesar 1,69%, yakni sebesar Rp354 miliar. Jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2014 juga mengalami  peningkatan sebesar 12,5% dari Rp320 miliar menjadi Rp360 miliar.

Begitu juga dengan penghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) juga masih sangat kecil," jelasnya. Yusnang mengatakan, hingga Juni 2015, DPK yang terhimpun di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp326 miliar atau meningkat 1,87% jika dibandingkan dengan bulan Mei hanya Rp320 miliar. Dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2014, DPK di kabupaten tersebut meningkat 81,11%, yakni dari Rp180 miliar menjadi Rp360 miliar. "Kendati mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan kabupaten lain, posisi ini masih sangat kecil," jelasnya. Oleh karena itu, BI terus mendorong perbankan agar menjemput bola ke masyarakat, tetapi tidak melupakan prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, BI mengoperasikan kas keliling di wilayah perbatasan seperti yang ada Provinsi Sulawesi Utara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai guna menghadapi Lebaran lalu. "Kami berusaha lebih mendekatkan diri kepada masyarakat hingga pelosok desa di Sulut agar kebutuhan akan dana tunai bisa terpenuhi dalam menghadapi hari raya Lebaran,” kata Kepala Unit Distribusi Uang BI Perwakilan Sulut Ayub Pelita Hati di Manado. Ia mengatakan di setiap pelabuhan di tiga kabupaten perbatasan dengan Filipina, yakni Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaud, pasti BI melakukan pembukaan loket. “Dalam kas keliling tersebut kami melakukan penukaran uang receh dan uang baru," katanya. Pihaknya juga melakukan sosialisasi tentang keaslian uang rupiah. Dia menjelaskan pentingnya sosialisasi itu agar masyarakat semakin paham dan tidak mudah tertipu dengan uang palsu.

"Kami terus melakukan sosialisasi keaslian rupiah baik di 15 kabupaten dan kota di Sulut yang sudah terjadwal, dan di sejumlah pasar tradisional, swalayan, maupun di perumahan padat penduduk," kata Ayub. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut rutin melaksanakan desiminasi kebanksentralan dan sosialisasi ciri uang rupiah. Dia menjelaskan ciri-ciri keaslian uang rupiah bisa dilihat melalui bahan yang digunakan, desain dan ukuran, serta teknik cetak. Selain itu, katanya, untuk mengenali uang bisa dilakukan dengan cara dilihat dari warna, benang pengaman, optical variable ink (OVI), cetak pelangi (rainbow printing). Cara lainnya dengan diterawang karena pada setiap uang terdapat tanda air (watermark), yaitu suatu gambar tertentu yang akan terlibat bila diterawangkan ke arah cahaya, umumnya berupa gambar pahlawan. Dia menjelaskan modus pemalsuan uang selama ini dilakukan melalui bahan dan teknik cetak.

Money changer Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung hadirnya tempat penukaran mata uang asing atau money changer di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini (PNG). Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua Suzana Wanggai, di Jayapura, mengatakan dalam inspeksi mendadak (sidak), Gubernur Papua memberikan dukungan sepenuhnya terhadap rencana tersebut. "Ketika kami sampaikan langsung kepada Gubernur Papua mengenai rencana hadirnya tempat penukaran uang asing di perbatasan ini, beliau menanggapi dengan positif sekali," katanya. Menurut Suzana, kini pihaknya sedang menyiapkan dokumendokumen terkait adanya tempat penukaran uang asing di wilayah perbatasan.

"Dorongan untuk adanya tempat penukaran uang asing ini bertujuan untuk mencegah praktik pertukaran uang secara ilegal di wilayah perbatasan," ujarnya. Dia menjelaskan transaksi jual beli rupiah dan kina (mata uang PNG) di wilayah perbatasan tidak teratur, sehingga penentuan nilai tukarnya pun dilakukan sesuka hati oleh pedagang tersebut. "Aktivitas perekonomian di wilayah perbatasan semakin tinggi, yakni masyarakat PNG sering kali datang untuk membeli kebutuhan pokoknya di pasar perbatasan," katanya lagi. Dia menambahkan kini transaksi jual beli rupiah dan kina sangat tidak terkontrol di wilayah perbatasan sehingga dengan adanya tempat pertukaran uang asing ini diharapkan dapat mengantisipasi hal tersebut. Sekedar diketahui satu kina dihargai Rp4.851,50. Namun, dalam pertukaran ilegal harganya bisa mencapai Rp5.000- Rp6.000. (Ant/E-2)