Kinerja Mengilap Layanan Sosial

BERBEDA dengan bidang ekonomi dan politik yang dianggap kurang memuaskan, kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) di bidang pelayanan kesejahteraan sosial (kesos) justru mendapat apresiasi positif. Bahkan, bisa jadi kinerja pemerintahan dalam delapan bulan terakhir banyak tertolong oleh kemajuan layanan bidang kesos, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam janji kampanye mereka, Jokowi-JK memang menyatakan menaruh perhatian besar pada bidang pembangunan manusia. Lantaran dianggap penting, bidang itu masuk konsep sembilan program kerja prioritas pemerintahan Jokowi-Kalla atau Nawa Cita.

Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program  Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat yang melahirkan program kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS). Hasil implementasi dari sejumlah program tersebut terbukti manjur. Program yang lebih populer dengan sebutan 'kartu sakti Jokowi' itu, kendati belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sosial masyarakat, setidaknya telah berhasil membuat kesan bahwa negara hadir dan memerhatikan kebutuhan dasar warga negara. Tengok saja dalam hal kesehatan. Kini, ada kemudahan akses bagi warga miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Program itu langsung populer di masyarakat karena memberikan jalan keluar atas persoalan biaya berobat bagi masyarakat, khususnya dari kalangan bawah. Akses terhadap pelayanan pendidikan pun gencar dilakukan, salah satunya Program Keluarga Harapan yang digagas Kementerian Sosial. Program ini direncanakan menjamin subsidi pendidikan anak dari keluarga tidak mampu hingga lulus SMA/SMK/MA. Sebelumnya, program subsidi ini hanya menjamin anak keluarga miskin sampai lulus SMP.

Namun, ada kecenderungan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau belum mencakup seluruh wilayah Tanah Air. Belum semua daerah mendapatkan manfaat yang sama dari kesaktian kartu Jokowi. Masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian ialah hal klasik, yaitu soal ketidakjelasan data penerima program kesos dari pemerintah. Imbasnya, ketidakakuratan data ini mengotori implementasi layanan bidang sosial pemerintahan. Pasalnya, bagaimana pun keberhasilan program sosial, akan dinilai  berhasil apabila program tersebut tepat guna dan tepat sasaran.

Bonus demografi
Ke depan, pemerintah wajib segera membenahi sejumlah kendala yang ada di bidang layanan sosial. Bagaimana pun, layanan
kebutuhan sosial merupakan alat utama untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas kelak. Terlebih, pada
2020-2030 nanti, Indonesia diprediksi akan mengalami periode emas lantaran mendapatkan bonus demografi atau kondisi penduduk produktif yang melimpah. Bila kebutuhan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, tidak dipersiapkan sejak sekarang, bonus demografi yang bisa menjadi momentum Indonesia untuk melesat menjadi negara maju bisa berubah menjadi bencana lantaran SDM yang dihasilkan kurang berkualitas. (H-1)