OJK telah menaikkan dana perlindungan investor dari Rp25 juta menjadi
Rp100 juta. PASAR modal siap menjadi alternatif sumber pembiayaan jangka
panjang. Untuk memperkuat pendanaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mempermanis investasi pasar modal di mata investor dengan memperkukuh
perlindungan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad
mengatakan selama lima tahun terakhir pasar modal berhasil menggalang
dana Rp595 triliun dari penerbitan saham dan obligasi. "Kapitalisasi
hingga awal bulan hampir Rp5.000 triliun, naik lebih dari 60% dalam lima
tahun," ungkapnya pada peringatan 38 tahun diaktifkannya kembali pasar
modal Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin.
BUMN
dan perusahaan swasta didorong segera memanfaatkan pasar modal untuk
memobilisasi dana investasi. Kesempatan pun terbuka untuk usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM). "Dalam waktu tidak lama pedoman untuk UMKM
go public akan keluar," ujar Muliaman. Adapun untuk memancing lebih
banyak investor, khususnya yang berasal dari dalam negeri, OJK menaikkan
dana perlindungan investor dari sebelumnya Rp25 juta menjadi Rp100
juta. Dana itu untuk ganti rugi kepada investor pasar modal atas
kehilangan aset akibat kesalahan atau pelanggaran peraturan yang
dilakukan perusahaan efek maupun bank kustodian.
Dana
perlindungan dikelola PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor
Efek Indonesia (P3IEI) yang sudah beroperasi penuh sejak 1 Januari 2014.
P3IEI berfungsi seperti Lembaga Penjamin Simpanan di perbankan. Upaya
memperbanyak investor domestik di pasar mo-dal juga dibantu perusahaan
tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dengan membukakan rekening efek
bagi 10 ribu karyawannya.
"Mereka akan dapat keuntungan,
misalnya nanti kalau ada program Sritex atau aksi korporasi, mereka bisa
dapat bonus saham Sritex, dan sebagainya. Tentunya dengan mengajukan
izin bagi-bagi saham dulu ke OJK," tutur Direktur Utama PT Sritex Iwan
Setiawan Lukminto, di kesempatan yang sama.
Pada pidato pembukaan
peringatan 38 tahun diaktifkannya kembali pasar mo-dal Indonesia,
Presiden Joko Widodo mengimbau pelaku pasar tetap optimisitis di tengah
perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sedang getol mengejar
target pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi akan melaju lebih
cepat. "Yang sekarang diperlukan ialah perubahan persepsi. Memang
mendapatkan kepercayaan publik tidak mudah, harus realisasi dulu. Tapi
kan realisasi butuh waktu, progresnya ada," papar Presiden.
Sanksi daerah Di
lain hal, untuk memacu serapan belanja daerah, pemerintah menyiapkan
aturan konversi transfer daerah dengan surat utang negara bertenor
pendek atau surat berharga negara (SBN). Semakin banyak dana daerah yang
mengendap di bank-bank daerah, semakin besar dana transfer daerah yang
dikonversi ke SBN.
"Misalnya triwulan ini (transfer daerah)
dicairkan sekian, dilihat (dana mangkrak) masih banyak bisa saja, satu
triwulan itu jatahnya SBN semua. Triwulan berikutnya bisa aja
kombinasi," jelas Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di
Jakarta, kemarin. Hingga akhir Juni lalu total dana mangkrak daerah
mencapai Rp273,5 triliun. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Budiarso
Teguh Widodo mengungkap Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan
dana mangkrak terbesar, diikuti Jawa Barat, Riau, Papua, dan Kalimantan
Timur.
"Sedangkan tujuh simpanan besar pemkab di perbankan yaitu
wilayah Kutai Kartane- gara, Malang, Bengkalis, Berau, Bogor, Bekasi,
dan Ban-dung," jelas Budiarso kepada Media Indonesia melalui pesan
singkat. (Arv/Fat/E-1)