Menteri ESDM Harus Bebas dari Kepentingan

SEKTOR energi dan sumber daya mineral (ESDM) menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan energi serta industri nasional. Karena itu, posisi menteri ESDM harus diisi seorang profesional yang bebas dari segala kepentingan dan memiliki integritas serta jiwa kebangsaan tinggi.

“Itu penting lantaran sektor ESDM akan mengelola kekayaan negara yang nilainya triliunan rupiah sehingga harus kalangan profesional, orang merdeka, agar mudah memberikan keputusan untuk proyek strategis,” kata pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radhi, dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Menurut mantan anggota tim Antimafia Migas, sosok menteri ESDM harus memiliki pemahaman komprehensif, terlebih sektor energi menyangkut hajat hidup masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi NasDem Kurtubi menyarankan pemerintah agar mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk UU 22 /2001 tentang Migas karena pembahasan revisi UU itu di parlemen berjalan lambat. “Komisi VII sedang memperbaikinya, tapi kalau lama ya harap maklum karena di sana itu lembaga politik. Ada 10 fraksi yang suaranya beda. Kalau pemerintah menyadari sektor ini darurat, keluarkan perppu saja,” katanya.

Kurtubi menuturkan pembenahan sektor migas harus berawal dari payung hukumnya. Ia pun menyebut perlunya diversifikasi tenaga listrik dengan pemanfaatan tenaga nuklir.

“Nuklir yang menjadi opsi terakhir dalam sistem kelistrikan di Indonesia ialah jawaban dari krisis listrik.“

Ia mencontohkan Tiongkok yang sudah memiliki kapasitas listrik mencapai 1 juta megawatt (Mw), dengan 24 ribu Mw berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

“Sementara itu, kapasitas listrik Indonesia hingga 2015 baru 45 ribu Mw,” imbuhnya.

Anggota Dewan Energi Nasional Syamsir Abduh menambahkan kunci terwujudnya pembangunan PLTN ialah komitmen pemerintah dan penerimaan publik. “Tenaga nuklir, selama aspek keamanan terjamin, oke saja,” katanya.

Direktur Eksekutif Refor­miner Institute Komaidi Notonegoro meminta pemerintah berpikir terbuka tentang diversifikasi energi. “Bagaimanapun keberadaan nuklir tidak dapat disampingkan, sebagaimana sumber energi terbarukan lain, seperti gas alam dan tenaga surya,” kata Komaidi. (Fat/E-4)