Ketimpangan Pendapatan tidak lagi Jomplang

DALAM dua tahun terakhir rasio gini (gini ratio) di perkotaan dan perdesaan di Indonesia cenderung mengalami penurunan.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini di perkotaan pada Maret 2016 sebesar 0,41, turun dari Maret 2015 yang mencapai 0,428.

Sedangkan di perdesaan, rasio gini turun dari 0,334 pada Maret 2015 menjadi 0,327 di bulan yang sama tahun ini.

Rasio gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Nilai rasio gini berkisar 0-1.

Rasio gini 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan sama.

Sementara itu, rasio gini 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna atau seseorang memiliki segalanya, sedangkan orang lain tidak.

Dengan kata lain, rasio gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antarpenduduk.

"Memang rasio gini di perkotaan lebih besar ketimbang di perdesaan. Jenis pekerjaan penduduk desa nyaris sama, yakni petani. Kalau di perkotaan lebih bervariasi dan timpang," kata Kepala BPS Sur yamin di Jakarta, kemarin.

Selain rasio gini yang turun, Suryamin mengungkapkan pula distribusi pengeluaran penduduk kelompok menengah atas naik dari 34,65% pada Maret 2015 menjadi 36,09% pada Maret 2016.

Akan tetapi, distribusi pengeluaran masyarakat kaya turun dari 48,25% menjadi 46,89%.

"Artinya, ada kenaikan pendapatan masyarakat menengah," ujar Suryamin.

Menurut Suryamin, banyak faktor yang memicu perbaikan ketimpangan ekonomi pada Maret 2016 walaupun tipis.

Pertama, penaikan upah buruh tani dari Rp46.180 pada Maret 2015 menjadi Rp47.559 pada Maret 2016 dan upah buruh bangunan dari Rp79.657 menjadi Rp81.481 per bulan.

"Bantuan sosial seperti kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, dan kartu keluarga sejahtera ikut menjaga tingkat daya beli warga miskin," ungkap Suryamin.

Sinergis

Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengakui penurunan rasio gini tersebut menjadi hal yang positif.

"Itu menunjukkan semakin menipisnya gap ketimpangan di Indonesia."

Lana mengemukakan turunnya rasio gini tersebut disebabkan turunnya pengeluaran warga kaya itu tidak baik karena menunjukkan jumlah masyarakat kaya menurun.

Namun, bila gap rasio gini disebabkan naiknya pengeluaran warga miskin, itu menunjukkan hal positif.

"Artinya, warga masyarakat bawah mulai sejahtera," tutur Lana.

Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Latif Adam melihat ada komitmen pemerintah untuk mengurangi gap antarpenduduk.

"Tinggal bagaimana efektivitas program untuk terus menekan rasio gini. Bagi warga miskin ada bantuan sosial dan yang kaya ada pajak. Seha rusnya kedua hal itu berjalan sinergis agar efeknya terasa dalam penurunan rasio gini," tandas Latif.

(Arv/Adi/X-4)