Usaha Pertanian makin Ditinggalkan

BADAN Pusat Statistik (BPS) sudah memperoleh hasil sementara dari Sensus Ekonomi 2016.

Dari data sementara itu, ada satu tren yang tampaknya bakal membawa Indonesia lepas dari cap sebagai negara agraris.

Ya, apalagi kalau bukan soal terus menurunnya usaha di sektor pertanian.

Dari Sensus Ekonomi 2016, BPS mencatat jumlah usaha di sektor nonpertanian saat ini mencapai 26,7 juta atau naik 4 juta usaha dari 2006.

Sebaliknya, jika dilihat dari hasil sensus pertanian 2013, usaha di sektor pertanian justru turun sekitar 5 juta usaha dari 2003 dan tinggal menyisakan 26,16 juta usaha.

Dari hasil itu, Kepala BPS Sur-yamin pun menduga penambahan usaha di sektor nonpertanian itu berasal dari mereka yang dulunya berusaha di sektor pertanian.

"Kami menduga yang 5 juta penurunan usaha di sektor pertanian itu lari ke nonpertanian yang naik 4 juta usaha," ucap Suryamin saat konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Hasil sensus tersebut memang masih bersifat sementara. Suryamin menargetkan hasil akhir Sensus Ekonomi 2016 bakal kelar akhir tahun ini.

Sensus itu akan berisi data terkait kegiatan utama usaha, jumlah tenaga kerja, pengeluaran usaha, dan pendapatan usaha.

"Lalu kita akan sajikan data soal gender pelaku usaha dan usaha terlihat atau online," imbuh Suryamin.

Saat dimintai tanggapan, ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam melihat memang ada permasalahan yang dihadapi masyarakat perdesaan saat ini, yakni minimnya kepemilikan lahan sawah dan ladang.

Hal itu menjadi salah satu penyebab makin turunnya usaha pertanian.

Namun, dalam perspektif lain, ia justru memandang kecenderungan itu positif sebagai embrio untuk mendorong masyarakat perdesaan beralih ke sektor nonpertanian.

"Perlu diapresiasi terjadinya pergeseran dari sektor pertanian ke nonpertanian. Masyarakat desa perlu lebih didorong diarahkan ke sektor riil, seperti usaha makanan dan minuman atau industri kerajinan yang memanfaatkan sumber daya desa," jelasnya.

Sebagai solusi, Latif menyebut kucuran dana desa bisa lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan.

"Kalau misalnya dana desa untuk infrastrukur, pembangunannya akan mendorong pergerak-an sektor riil," tandasnya.

Harga acuan

Kepastian usaha petani kini diyakini akan lebih terjamin sebagai impak dari kesepakatan sejumlah kementerian/lembaga yang memerintahkan Perum Bulog menyerap seluruh produksi pertanian.

Dengan demikian produksi pertanian juga diharapkan tidak menurun.

"Anggaran untuk Bulog menyerap seluruh produksi petani sudah kami pikirkan," cetus Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan seusai salat Jumat di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, kemarin.

Kini, aku Oke, Kemendag dan Kementerian Pertanian tengah merampungkan tingkat harga acuan untuk empat bahan pangan utama, yakni beras, gula, bawang merah, dan daging sapi.

Penetapan harga acuan tersebut ditargetkan kelar dan diumumkan pekan depan.

"Angkanya sudah disepakati, hanya sedang didalami kementerian masing-masing," paparnya.

Setelah harga acuan empat bahan pokok tersebut keluar, lanjut Oke, mereka akan merumuskan harga pembelian terendah (floor price) dan harga eceran tertinggi (ceiling price).

Dua harga tersebut akan digunakan jika harga mulai menunjukkan kenaikan di tingkat konsumen.

(Adi/E-1)