Swasta Diberi Ruang Lebih

PEMERINTAH membutuhkan dunia usaha untuk memperkuat peran investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Dalam Rancangan APBN 2017, perekonomian nasional diproyeksikan tumbuh 5,3%.

“Pemerintah membuka peluang swasta lebih besar, kemudian BUMN, karena kita butuh investasi dari swasta, tetapi harapannya dunia usaha pun jangan egois,“ ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita seusai berdiskusi dengan Kadin Indonesia, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, kemarin (Kamis, 18/8).

Dengan latar belakangnya sebagai pengusaha, Enggar mengaku paham urgensi kepastian dan jaminan kelangsungan usaha. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menjaga iklim usaha yang kondusif. Dua belas paket kebijakan yang sudah dilansir pemerintah, menurutnya, merupakan strategi untuk menciptakan iklim tersebut. Namun, literasi pengusaha terhadap 12 paket itu masih perlu dioptimalkan.

“Sosialisasi paket kebijakan berjalan intensif dan langsung kepada penerima manfaat, yaitu dunia usaha. Pemerintah dan Kadin sepakat segera menyusun (sosialisasinya) secara tematik,“ tambahnya.

Enggar menekankan, pemerintah akan memberi ruang lebih banyak bagi pelaku usaha untuk berdiskusi agar segala kendala di lapangan dapat diatasi.Pihaknya juga akan menggandeng pemerintah daerah sehingga pelaksanaan paket kebijakan di daerah dapat berjalan kondusif.

Di sisi lain, Enggar juga meminta kerja sama dari dunia usaha. Ia mencontohkan soal polemik importasi sapi yang belum mampu meredam harga daging di Tanah Air. Pihaknya tidak akan segan menggelontorkan kuota izin impor sapi yang dibutuhkan. Namun, pengusaha juga harus bisa membuktikan komitmen mereka membangun sektor hulu bersangkutan.

“You mau impor sapi bakalan berapa pun saya kasih, tapi buktikan you punya rencana. Ada kompensasi keseimbangan agar kita tidak impor di masa depan,“ tegasnya.

Dalam forum serupa, Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani meminta agar pemerintah tidak sekadar membangun literasi pengusaha, tapi juga mencermati dampak paket kebijakan. “Kami lihat paket kebijakan efektif kalau sosialisasinya mudah dimengerti pengusaha.“

Terkait dengan RAPBN 2017, pihaknya mengapresiasi penerimaan pajak yang lebih ramah dunia usaha. Dalam RAPBN 2017, target perpajakan ialah Rp1.495,9 triliun. Jumlah itu lebih rendah daripada target di APBN-P 2016, Rp1.539,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan kekurangan penerimaan pajak (shortfall) tahun ini bisa mencapai Rp219 triliun. Alhasil, pemangkasan belanja tidak terhindarkan. Pada pekan pertama Agustus, penerimaan pajak baru 40,2% dari target. Per 5 Agustus, defisit telah terealisasi 2,08% dari target 2,35%.

Manufaktur lemah
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop mewanti-wanti perihal melemahnya sektor manufaktur. Pertumbuhan manufaktur Indonesia, dalam catatan Bank Dunia, sempat melampaui 10% di era 1990-an, tapi kini merosot di kisaran 5%-6%.

Padahal, kinerja manufaktur berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Diop mengatakan manufaktur masih mencakup seperlima dari jumlah produksi dan berkontribusi 13% dari total lapangan kerja di Tanah Air.

Pihaknya menyarankan beberapa langkah untuk membawa sektor manufaktur nasional ke arah tepat. Umpama menjaga inflasi tetap rendah dan menghindari apresiasi kurs tukar valuta riil (REER) yang terlalu besar. “Untuk menjaga inflasi, pemerintah bisa investasi dalam produktivitas pertanian dan menurunkan batasan perdagangan,“ papar Diop.

Produktivitas tenaga kerja menjadi poin selanjutnya yang harus diperhatikan pemerintah. Diop mengatakan biaya tenaga kerja Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara tetangga. “Itu bukan dilihat dari upah yang dibayar, melainkan berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan lebih sedikit,“ tuturnya.(Pra/Ant/E-2)