Target Lifting Minyak Tahun Depan Akan Alami Penyesuaian

PEMERINTAH menetapkan asumsi makroekonomi yang lebih realistis dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 45 per barel, lifting minyak ditargetkan 780 ribu BOPD dan lifting gas 1,155 juta BOEPD.

Memang asumsi lifting minyak 2017 lebih rendah ketimbang target lifting dalam APBN-P 2016, yakni 820 ribu BOPD. Kendati demikian, Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Zikrullah menekankan asumsi tersebut bukannya menurun dari target di tahun sebelumnya, melainkan mengalami penyesuaian. Mengingat, anjloknya harga minyak dunia dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan penurunan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di sektor migas.

"Range yang dibahas di Banggar kan 760-790 ribu BOPD, jadi memang targetnya segitu. Bukan berarti turun meski tahun ini 820 ribu BOPD. Lebih ke penyesuaian ya, ini kan sebagai dampak (turunnya harga minyak)," tutur Zikrullah saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/8).

Perihal kondisi lifting tahun ini, Zikrullah optimistis target tersebut dapat tercapai. Keniscayaan itu turut didorong catatan SKK Migas terhadap realisasi lifting minyak pada semester I 2016, yakni 817,9 ribu barel per hari (bph). Sedikit melampaui target dalam rencana kerja anggaran (WP&B) 2016 sebesar 817,5 bph.

"Insya Allah bisa, nggak mengkhawatirkan sih (target tahun ini). Sementara untuk tahun depan kan beda, karena aktivitas pemboran dan segala macam berkurang," cetusnya.

Dia mengatakan terdapat proyeksi beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang target lifting-nya tidak akan terealisasi sesuai WP&B. Namun, SKK Migas tetap berupaya menjaga kinerja blok-blok migas yang saat ini sedang berproduksi.

Zikrullah berharap insentif yang akan dikucurkan pemerintah dapat kembali menggairahkan iklim investasi di sektor hulu migas. Sebagaimana diketahui, geliat investasi sektor migas yang meredup seiring penurunan harga minyak dunia, pemerintah menyiapkan beberapa investasi yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Mulai dari perpanjangan waktu eksplorasi, hingga skema bagi hasil (split) yang lebih fleksibel. (OL-2)