Pemerintah Harus Jelaskan Izin Ekspor Konsentrat Archandra

WALAUPUN belum mendeteksi adanya potensi cacat hukum dari penerbitan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia hingga 11 Januari 2017 oleh Archandra Tahar dalam 20 hari masa jabatannya sebagi Menteri ESDM, DPR tetap akan meminta penjelasan Pemerintah. Mestinya, Indonesia bisa mengambil keuntungan dari izin ini.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengungkapkan, pihaknya segera menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Pandjaitan untuk membahas isu-isu terkini. Termasuk, perpanjangan ijin konsentrat ini.

"Batal (izinnya) sih enggak. Kita lihat, tergantung nanti dalam rapat-rapat bagaimana penejelasan berikutnya dari Plt Mentri ESDM. Kita enggak bisa judge langsung begitu saja. Mungkin ada penjelasan yang belum kita dengar mengapa dikasih ijin. Perlu kita telusuri kenapa (ijin diberikan)," kata dia, di Jakarta, Rabu (17/8).

Menurutnya, persoalan izin yang diterbitkan Archandra ini bukan hanya soal keabsahan proses administrasinya. Ia melihat adanya peluang besar bagi Pemerintah untuk bisa menekan PT Freeport agar bisa memberikan penawaran yang lebih baik dalam berbagai masalah di proyek ini. Misalnya, harga jual saham, pembangunan smelter, prosentase divestasi, tambang bawah tanah, serta peranjangan kontrak karya.

"Bagaimana negara sedapat mungkin memperoleh keuntungan penerimaan yang setinggi-tingginya. Orientasinya itu. (Misalnya) bisa saja dikasih perpanjangan, syaratnya, smelter ada kemajuan atau tidak? Bila perlu smelter di Papua semua," jelas Kurtubi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengaku tak mengetahu rincian ada atau tidaknya keputusan yang strategis yang sudah dibuat Arcandra dalam 20 hari masa jabatannya. Rapat Komisi VII dengannya belum sempat dilakukan. Terlepas dari itu, kebijakan Pemerintah dalam pertambangan mestinya tetap mengedepankan kedaulatan.

"Tetapi menurut saya harus dikaji secara hukum. Jadi jangan sampai ada implikasi hukum atas apa yang dilakukan sebelumnya. Kan ini waktunya sangat singkat," ucap dia.

Tentang isu peluang pengangkatan dirinya sebagai Menteri ESDM baru sebagai representasi dari Partai Golkar, Satya enggan berandai-andai. Dikatakannya, tidak ada pihak istana yang menghubungi dirinya.

"Harus diingat kabinet kita adalah presidensial. Sehingga semua kewenangan mutlak bukan ada di tangan ketua partai, tapi mutlak ada di di tangan Presiden," cetusnya. (OL-2)