Reshuffle Mesti Solidkan Tim Ekonomi

LEMAHNYA koordinasi antarmenteri bidang ekonomi dinilai sebagai salah satu penyebab buruknya perekonomian nasional. Para pelaku usaha meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan masalah itu sebagai pertimbangan untuk me-reshuffle para pembantunya.

Perombakan Kabinet Kerja khususnya di bidang perekonomian kian mendekati kenyataan setelah Jokowi bertemu pimpinan partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8) malam.

Pertemuan yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla itu, menurut Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, memberikan sinyal akan ada reshuffle dalam waktu dekat.

Ekonom dari Bank Central Asia David Sumual menekankan perombakan kabinet di bidang ekonomi harus selekasnya dipastikan. Ia menilai, selama ini koordinasi antarmenteri di bidang ekonomi tak maksimal.

Banyak kebijakan yang tidak sinkron sehingga berdampak negatif ke pasar. Namun, Sumual enggan menyebutkan kebijakan apa saja yang bertrabakan tersebut.

"Banyaklah," ucapnya.

"Secara umum, saat ini tim ekonomi lemah dalam koordinasinya," ujar Ketua Apindo Anton Supit yang dihubungi terpisah, kemarin.

Menurut Anton, koordinasi antarmenteri sangat vital di tengah peliknya persoalan perekonomian saat ini.

Koordinasi itu menjadi tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, tetapi faktanya menteri-menteri di bidang ekonomi kerap jalan sendiri-sendiri.

"Sebagian menteri (ekonomi) merasa punya kedekatan dengan Presiden sehingga mereka langsung ke Presiden," ujarnya.

Hanya saja, Anton enggan menilai apakah Sofyan tak mampu sehingga harus diganti. Yang pasti, ia menambahkan, hasil reshuffle nanti harus membuahkan hasil lebih baik, termasuk mampu menciptakan lapangan kerja bagi 2 juta orang per tahun.

Di situlah pentingnya memperkuat peran menko perekonomian dan menteri-menteri terkait seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta kelautan dan perikanan.

"Termasuk Bappenas sebagai pe-rencana nasional. Problem saat ini makin kompleks, apalagi dengan otonomi daerah sehingga perlu le-adership yang kuat dan efektif."

Ketua Asosiasi Industri Keramik Indonesia Elisa Sinaga mengatakan koordinasi juga mutlak dioptimalkan dengan Bank Indonesia.

Jika Jokowi me-reshuffle kabinet, hal terpenting ialah menteri ekonomi mesti mampu menjaga fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar AS.

"Jadi harus mampu melihat kondisi makro dan mikro, bersama BI menjaga nilai tukar menjadi lebih baik. Kabinet hasil reshuflle juga harus mampu mendorong pertumbuhan manufaktur. Khusus menteri keuangan, harus memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh," tandas Elisa.

Mendesak

CEO CottonInk, Carline Darjanto, mengaku pengusaha butuh figur menteri yang menenangkan.

"Saya enggak minta aneh-aneh, yang kondusif saja, yang enggak bikin kita deg-degan."

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin, Ketua DPP PDIP Andreas Pariera menegaskan perombakan kabinet khususnya di bidang ekonomi mendesak dilakukan.

Hal yang sama disampaikan politikus PAN Teguh Juwarno dan Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto.

"Presiden harus membuat langkah lugas terhadap pembantunya supaya dapat memberi sinyal positif bagi pasar," ucap Teguh.

Wapres Jusuf Kalla enggan memastikan kapan perombakan kabinet akan diumumkan. Ia hanya tersenyum ketika ditanya apakah pertemuan dengan KIH, Kamis (6/8) malam, membahas reshuffle.

Di sisi lain, Menteri BUMN Rini M Soemarno menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet ke tangan Presiden.

(Tim/X-9)