Mewujudkan Energi Terbarukan dari Panas Bumi

PEMERINTAH saat ini tengah fokus mengembangkan energi terbarukan untuk mewujudkan kedaulatan energi sejalan dengan semangat nawacita Presiden Joko Widodo.

Kedaulatan energi itu diperlukan untuk menciptakan kemandirian ekonomi Indonesia berdasarkan ketersediaan, jangkauan, dan akses energi untuk semua golongan masyarakat.Sayangnya, hingga kini energi terbarukan baru berkontribusi sebesar 5% dalam bauran energi nasional. Padahal, Kebijakan Energi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 79 tahun 2014 menyatakan energi terbarukan termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkontribusi sebesar 23% hingga 2025.
“Sesuai rencana pengembangan energi terbarukan itu, salah satu energi terbarukan yang potensial dikembangkan ialah energi panas bumi,’’ ujarMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, di sela- pembukaan Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2016, di Jakarta, kemarin.

Arcandra menerangkan panas bumi menjadi sumber energi terbarukan yang mampu menyediakan listrik secara berkelanjutan dengan sedikit dampak negatif terhadap lingkungan karena tidak mengemisikan gas rumah kaca, sumber masalah global warming.

Di sisi lain, potensi energi panas bumi tergolong sangat besar hingga 29 giga watt tersebar di 330 titik. Potensi itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemilik potensi panas bumi yang terbesar di dunia. Karena itulah, lanjut dia, pada roadmap pengembangan energi, kapasitas terpasang PLTP ditargetkan pada akhir 2016, meningkat jadi 1.653,5 MW dari posisi sekarang berkapasitas terpasang 1.493,5 MW, termasuk PLTP Ulubelu (Lampung) unit 3 sebesar 55 MW yang jadi Commercial Operation Date (COD) pada Juli lalu.

Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-3 dunia sebagai pengembang panas bumi setelah Amerika Serikat dan Filipina.
Terobosan baru Secara terpisah, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan beberapa terobosan yang sudah direncanakan untuk mengembangkan panas bumi.

Pertama ialah, penugasan pengusahaan panas bumi pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Layanan Umum sehingga wilayah kerja panas bumi segera dikembangkan dari tahap eksplorasi sampai dengan pemanfaatan.

“Kemudian penyusunan harga jual listrik panas bumi dengan skema feed-in tariff yang lebih memfasilitasi keekonomian pengembang panas bumi, serta terakhir, pemerintah membuka peluang bagi pengembang mendapatkan penugasan survei pendahuluan panas bumi dan mengeksplorasi,’’ ujarnya, di Jakarta, baru-baru ini.

Di sisi lain, pihaknya pun akan menarik minat investor asing dan dalam negeri untuk mengembangkan panas bumi melalui perbaikan regulasi serta menggalakkan koordinasi lintas sektor kementerian. Itu penting agar peraturan-peraturan yang dikeluarkan tiap kementerian lebih harmonis dan saling mendukung satu sama lain serta membuat iklim investasi lebih bersahabat dan menarik.

“Terkait koordinasi lintas sektor dan deregulasi itu sudah diwujudkan melalui Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),’’ ujar Direktur Panas Bumi Yunus Saefulhak. Tidak cukup disitu, sejumlah insentif