Energi Baru Terbarukan Perkuat Listrik Desa

KETERSEDIAAN listrik menjadi salah satu indikator penting mengukur kemajuan suatu wilayah. Sayangnya, masih terdapat kesenjangan rasio elektrifi kasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah terpencil.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan sebanyak 9,9 juta masyarakat Indonesia belum mendapatkan akses listrik. Saat ini rasio elektrifi kasi nasional berada di kisaran 87% dan pemerintah menargetkan pada 2019 rasio itu naik menjadi 97%.

Pemerintah sebetulnya telah memberikan penugasan khusus kepada PT Perusahaan Listrik Negara (persero) untuk menjamin ketersediaan listrik di Tanah Air. Namun, pada kenyataannya, masih banyak wilayah yang belum terjamah listrik. Tak mengherankan bila pemerintahan Presiden Joko Widodo pun memasang percepatan pengembangan pembangkit listrik sebagai salah satu prioritasnya.

Adalah megaproyek ketenagalistrikan 35 ribu megawatt (Mw) yang disebut berbagai kalangan sebagai proyek ambisius. Namun, pemerintah pantang mundur menjalankan proyek yang ditujukan untuk menghindari krisis listrik sekaligus menyokong kebutuhan rumah tangga dan industri tersebut.

Langkah itu semakin diperkuat dengan disahkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2016–2025. Tidak sampai di situ, untuk mengakselerasi penerangan di wilayah terpencil utamanya Indonesia bagian Timur, pemerintah mencetuskan Program Indonesia Terang (PIT). Program tersebut memprioritaskan penerangan 12.695 desa. Lingkup kerja PIT akan menyasar desa-desa pedalaman, terpencil dan sulit dijangkau oleh PLN.

Langkah menerangi daerah sulit akses memang tak mudah. Upaya itu harus memakai pendekatan yang berbeda. Sumber energi potensial di daerah, yakni energi baru terbarukan (EBT), harus ambil bagian. Dalam RUPTL 2016-2025, telah ditetapkan langkah untuk mencapai porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik hingga 25%.

PIT pun membuka peluang bagi investor untuk masuk. Namun, PIT belum bisa segera direalisasikan lantaran payung hukum masih dalam proses penggodokan. Kehadiran regulasi itu penting sebagai acuan dari mekanisme pembiayaan, pelaksanaan hingga pengelolaan, termasuk mengatur potensi EBT yang dapat dimanfaatkan.

“Aturan sedang kita siapkan. Regulasi ini penting ketika investor mau masuk, tentu mereka ingin jaminan hukum agar skema bisnisnya jelas,” ujar Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul kepada Media Indonesia, Jumat (12/8).

Alihuddin menekankan begitu regulasi terbit, investor akan tertarik untuk menggarap sistem penyediaan listrik di daerah atau wilayah terpencil yang selama ini dinilai kurang ekonomis.

“Saya yakin dan optimistis. Karena kalau diberi insentif atau kemudahan, kemudian mereka terlindungi dengan baik, pasti investor datang,” tukasnya.

Potensi besar

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengamini payung hukum untuk implementasi PIT sudah sangat dinanti. Dia pun sepakat pemanfaatan potensi EBT menjadi jalan keluar untuk meningkatkan elektrifi kasi di desa ataupun wilayah terpencil.

Pemanfaatan EBT untuk sektor kelistrikan tercatat baru sekitar 1% atau kapasitas terpasang baru sekitar 8,6 gigawatt (Gw) dari total potensi 801,2 Gw. Potensi EBT yang dapat dipakai sebagai sumber utama pembangkit listrik di antaranya tenaga mikro hidro, tenaga surya, tenaga panas bumi, tenaga angin, energi laut, dan bioenergi.

“Memang untuk daerah terpencil atau di kawasan Timur itu kan kurang profi t oriented, misalnya untuk PLN. Itu makanya kita harus dorong melalui Program Indonesia Terang. Tanpa terobosan, wilayah-wilayah seperti yang saya sebutkan akan selalu ketinggalan,” cetus Rida saat ditemui Media Indonesia di sela-sela gelaran IIGCE 2016.

Meski ada anggapan PLN kurang menaruh atensi terhadap pembangunan listrik pedesaan atau terpencil lantaran kurang ekonomis, BUMN setrum ini menyatakan komitmennya.

“Oh jelas, kita harus masuk (ke desa atau wilayah terpencil). Kita akan propose ke wilayah yang tidak dimasukin Program Indonesia Terang,” tutur Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) PLN Syah Darwin Siregar.

Tahun ini PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit berbasis EBT sebesar 300 Mw yang di antaranya terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM). (E-1)