Pemerintah Genjot Infrastruktur Perbatasan

PEMERINTAH menyatakan sejumlah titik perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sangat membutuhkan infrastruktur jalan sebagai pendukung sarana transportasi, terutama di daerah perbatasan di Kalimantan dan Papua.

Itu terungkap dari hasil survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru-baru ini, bahwa infrastruktur jalan dibutuhkan untuk mendukung sarana transportasi di sana. Karena itu, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W Husaini, Kementerian PUPR akan membangun jalan sepanjang 4.000 kilometer (km) dengan target tuntas pada 2018.

Untuk wilayah perbatasan Kalimantan, lanjutnya, pemerintah tengah membangun jalan sepanjang 1.672 km. Jalan tersebut akan menghubungkan Arun di Kalimantan Barat dengan Long Midang di Kalimantan Utara. Pembangunan jalan tersebut juga ditargetkan selesai pada 2018.

Selain itu, Kementerian PUPR akan membangun jalan raya dan jalan bebas hambatan di perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste.

Daerah perbatasan memang merupakan daerah yang rawan sekali terhadap ancaman kedaulatan. Bukan itu saja, kesejahteraan masyarakat di perbatasan harus menjadi perhatian karena kehidupan masyarakat di negeri jiran lebih sejahtera. Karena itu, kementerian PUPR juga mempunyai program pembangunan jalan di kawasan perbatasan yang dimulai pada tahun anggaran 2017, dengan total jalan yang akan dibangun sepanjang 3.464,40 km.

‘’Ada tiga kawasan utama perbatasan langsung dengan jalur darat, yakni di kawasan Kalimantan di bagian utara yang berbatasan dengan Malaysia, kemudian di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, dan sepanjang garis perbatasan Papua dengan Papua Nugini,’’ terang Hediyanto di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kalimantan bagian utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia memang sangat jauh tertinggal di bidang infrastruktur dan kesejahteraan. Hediyanto mengatakan jalur di bagian utara Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia merupakan daerah paling rawan yang mengancam kedaulatan di berbagai sektor kehidupan. Sebab, infrastruktur di negeri jiran itu lebih memikat warga negara Indonesia yang berada di daerah perbatasan.

“Di Kalimantan ini paling serius bagi kita. Sebab, di sana berbatasan langsung dengan Malaysia yang infrastrukturnya lebih maju daripada kita di dearah perbatasan,’’ tutur Hediyanto.

Dukung Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia mengutarakan Komisi V DPR RI selaku mitra kerja Kementerian PUPR mendukung upaya kementerian dalam pembangunan infrastruktur perbatasan. Ia menilai pembangunan daerah perbatasan, termasuk pulau terluar, menjadi suatu hal yang penting dalam menyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan dan utamanya ialah menjaga kedaulatan.

‘’Wilayah perbatasan selalu menjadi perhatian negara tetangga yang keadaan mereka lebih baik. Justru sangat memprihatinkan jika ditemukan mata uang negara tetangga lebih berdaulat seperti di Kalimantan utara,’’ ujar Yudi.

Oleh karena itu, lanjut dia, upaya pemerintah membangun infrastruktur diharapkan mampu membuat bangga bangsa Indonesia, termasuk masyarakat di perbatasan. Menurut dia, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan diyakini mampu mengalihkan warga negara Indonesia yang biasanya melakukan aktivitas ekonomi di negara tetangga, jadi di dalam negeri.

‘’Maka dari itu, kegiatan ekonomi akan membuat masyarakat itu terdorong oleh magnet ekonomi di Indonesia,” kata dia. (Adi/S-25)