Membuka Akses Dengan Perhatikan Kondisi Lingkungan

PEMBANGUNAN jalan di perbatasan memang sangat penting. Selain untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, juga memperlancar pergerakan arus barang serta manusia. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan saat membuka akses jalan di perbatasan. Hal itu adalah aspek lingkungan.

“Sebab pembukaan jalan akan melewati daerah yang masih berupa hutan dan pegunungan yang belum terjamah manusia sebelumnya,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menyadari bahwa memperhatikan aspek lingkungan, lanjutnya, sangat penting saat membuka jalan di daerah perbatas. Pasalnya, ada 3.464,40 km jalan yang akan dibangun pemerintah di tiga kawasan perbatasan.

“Dalam melakukan pembangunan jalan umum di kawasan hutan lindung kita harus memiliki izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” tuturnya.

Pada bagian lain, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hediyanto W Husaini mengatakan jenis izin yang berlaku terkait penggunaan kawasan hutan lindung untuk pembangunan jalan umum adalah izin pinjam pakai kawasan hutan.

“Dengan Izin pinjam pakai tersebut diharapkan sebagai pengedali pembangunan jalan agar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta tidak mengubah fungsi kawasan hutan tersebut,”jelas Hediyanto dalam perbincangan dengan Media Indonesia beberapa waktu lalu.

Pembangunan jalan darat dari Mansalong Kecamatan Lumbis menuju Tau Lumbis Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sepanjang 178 kilometer menjadi contoh bagaimana pemerintah membangun jalan dengan menembus pegunungan dan hutan lindung.

Selain pembukaan jalan yang menyusuri Sungai Pensiangan yang berhulu di Negeri Sabah, Malaysia itu, terdapat juga puluhan jembatan yang harus dibangun karena kondisi geografi s wilayah terdiri dari pegunungan atau bukit-bukit terjal. Keseluruhan proyek itu diharapkan rampung pada akhir tahun ini.

Warga setempat mengutarakan kegembiraannya atas perhatian Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat di wilayah perbatasan RI-Malaysia tersebut.

Warga setempat menilai pemerintah RI sekarang benarbenar memiliki kepedulian terhadap rakyatnya meskipun jauh di hutan dan selama ini tidak pernah disentuh pembangunan. Fokus ke Timur Program penyelenggaraan jalan di kawasan perbatasan pada tahun depan, lanjut Hediyanto, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah.

“Prioritas pembangunan konektivitas nasional dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas nasional di seluruh Indonesia, menitikberatkan pada wilayah timur, daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan daerah terpencil,”kata Hediyanto.

Oleh karena itu, alokasi program pun lebih banyak untuk wilayah timur Indonesia. Alokasi program penanganan jalan 40 % untuk wilayah barat (Sumatera dan Jawa) dan 60% untuk pembangunan di wilayah timur seperti Kalimantan, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku & Papua.

Hal yang tidak boleh luput dari perhatian adalah pembangunan jalan di kawasan perbatasan harus berkaca pada negara tetangga, khususnya di Kalimantan bagian utara yang berbatasan dengan Malaysia. Penyebabnya, negara jiran tersebut, mempunyai infrastruktur jalan yang bagus.

Pemerintah tidak ingin pembangunan jalan di kawasan perbatasan ini sia-sia karena masyarakat masih melirik negeri jiran sehingga jalan yang sudah dibangun tidak terpakai.

“Kita lihat mereka membangun jalan seperti apa. Jangan sampai kita bangun jalan justru lebih buruk ketimbang mereka (Malaysia),”ujar Hediyanto.

Terkait dengan peralatan yang akan digunakan untuk membangun jalan di kawasan perbatasan, Hediyanto mengatakan rencananya akan menggunakan peralatan yang baru agar efi siensi dan efektivitas kerja alat semakin maksimal.

“Peralatan yang kita gunakan itu baru dan sudah dianggarkan dan dilelang. Mengapa menggunakan yang baru dan tidak menggunakan yang sudah ada dan masih bagus, itu adalah untuk mengejar efi siensi dan efektifitas.” ujarnya.

Bila bawa peralatan dari pusat, lanjut dia, maka akan timbul biaya serta waktu yang lama di perjalanan.

“Lebih baik beli baru dengan harga yang sama daripada ada ongkos tambahan untuk membawa barang yang sudah ada,”tandas Hediyanto. Yang pasti, upaya pemerintah untuk membuka jalan dan menata kawasan perbatasan mendapat dukungan dari masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.

Seperti yang dikemukakan oleh Kelompok Pemuda Penjaga Perbatasan di Kalimantan Utara saat bertemu dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Komisi II DPR RI di Kalimantan Utara, awal Agustus lalu. Ketua Pemuda Penjaga Perbatasan Kalimantan Paulus Murang meminta pemerintah pusat segera meneruskan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut guna memberikan kemudahan bagi warga setempat dalam menjalankan aktivitas mereka.

Paulus mencermati masyarakat setempat lebih mudah mengakses kegiatan perekonomian ke wilayah Malaysia ketimbang ke daerah lain di Kalimantan Utara. Bila mereka mengakses ke perkotaan memerlukan waktu tempuh lebih lama dan biaya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, pembangunan jalan dan penataan di kawasan perbatasan merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. (Adi/B-25)