Membangun Infrastruktur, Membangun Bangsa

DUA tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, konsisten dalam menjadikan infrastruktur sebagai lokomotif pembangunan dan pemerataan ekonomi.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah, urbanisasi dimana 53% penduduk sudah tinggal diperkotaan, daya saing yang masih belum kuat dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal mendukung kedaulatan pangan dan energy menjadi tantangan yang harus dijawab.

Dari sisi alokasi anggaran, Pemerintah telah menunjukkan untuk menjadikan pembangunan infrastruktur pengungkit ekonomi serta menjawab tantangan-tantangan diatas. Lihat saja anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang menerima anggaran terbesar yakni Rp 97,88 triliun di tahun 2016 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3%.

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sendiri dalam 5 tahun kedepan mencapai 931,5 triliun. Setidaknya ada tiga agenda nawacita yang menjadi tugas kementerian ini untuk diwujudkan yakni ketahanan pangan, konektivitas untuk meningkatkan daya saing dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, sanitasi dan air minum. Sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur, Kementerian PUPR juga telah menetapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan kawasan industri, pariwisata, pelabuhan, pusat lumbung pangan nasional.

“Dengan mengembangkan kawasan, serta akses-akses jalan, maka pemukiman, ekonomi dengan sendirinya akan tumbuh, sekaligus berkembang secara mantap,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Untuk mendukung ketahanan pangan, tidak tanggung- tanggung Kementerian PUPR akan membangun sebanyak 65 bendungan dalam kurun waktu lima tahun, yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan merupakan penyelesaian lanjutan.

Pada 2015 sebanyak 13 dari 49 bendungan baru sudah dimulai pembangunannya dan tahun ini 8 bendungan baru juga dimulai konstruksinya.

Ditargetkan 29 bendungan akan selesai pada tahun 2019 dan dapat dimanfaatkan sehingga akan memberi tambahan volume air sebanyak 1,8 milyar m3.

Dalam catatannya, sekarang ini Indonesia punya 7,3 juta hektare lahan irigasi. Yang airnya disuplai oleh bendungan hanya 11%, sekitar 800 ribuan hektare. “Kalau pupuknya bagus, bibitnya baik, cara tanamnya modern, tetapi kalau tidak ada air, habis semua, tidak akan ada hasilnya. Ketahanan pangan bisa dicapai jika ada air. Ketahanan air bisa dicapai kalau air dapat lama ditampung di bendungan,” jelas Menteri lagi.

Dari sisi pembangunan konektivitas, tahun ini Pemerintah akan membangun jalan baru sepanjang 769 km baik di perbatasan, transSumatera, trans Kalimantan, dan trans Papua. Menambah kapasitas jalan nasional 1.366 km, pembangunan jembatan 8.052 m dan peningkatan jembatan 4.682 m.

Lebih lanjut, Menteri PUPR menjelaskan, dalam mengejar konektivitas itu pihaknya juga membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Misalnya, di Papua dan Papua Barat sangat membutuhkan adanya konektivitas antarwilayah mereka.

Untuk itu, Kementerian PUPR memfokuskan membuka jalur akses untuk wilayah Papua dan Papua Barat dengan membuka ruas jalan darat trans Papua sepanjang 4.300 km yang diharapkan rampung pada 2018, mulai dari Sorong – Manokwari – Enarotali – Nabire – Wamena – Merauke.

“Konektivitas jalan di Papua bukan hanya sebagai penghubung antar daerah. Terutama untuk pengunungan tengah (Papua) bertujuan untuk mengurangi tingkat kemahalan harga di sana,” tambah Basuki.

Tidak hanya jalan perbatasan saja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menargetkan pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selesai pada akhir 2016. Tujuh PLBN tersebut yaitu PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong dan di Papua ada di Skouw.

Progres terbesar yakni konstruksi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencapai 93 persen, bahkan bangunan gedung utama telah dapat ditempati. Fokus utama lainnya dari Kementerian PUPR adalah perumahan.

Menurut Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, pihaknya sudah melakukan berbagai terobosan guna mempercepat tercapainya akses kemudahan mendapatkan rumah bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program Sejuta Rumah tahun ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun ini Kementerian menargetkan rumah untuk MBR sebanyak 700.000 unit dan 300.000 untuk rumah nonMBR.

“Sejuta rumah tidak hanya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga hunian nonMBR. Namun, mulai 2016 untuk MBR proporsinya akan lebih banyak,” tambah Syarif.

Saat dihubungi secara terpisah, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus menambahkan, adanya UU Tapera memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah berkesempatan mendapatkan rumah.

“Apabila Tapera sudah berjalan, dalam tahun pertama diperkirakan dapat menghimpun dana Rp50-60 triliun,” ujar Maurin.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempermudah proses permohonan dana KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari Bank Pelaksana, dari semula maksimal tujuh hari pelayanan menjadi hanya tiga hari melalui aplikasi e-flpp.

Seperti diketahui, FLPP merupakan program pemerintah yang bertujuan meringankan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.
MBR yang berpenghasilan maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun dapat mengajukan KPR FLPP melalui 10 Bank Nasional dan 15 BPD yang telah menjadi Bank Pelaksana KPR FLPP.

Selain memprioritaskan infrastruktur jalan, pemukiman dan bendungan, disektor air minum, Pemerintah segera merealisasikan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang telah direncanakan selama 43 tahun lalu. Komitmen realisasi tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) SPAM Umbulan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT Meta Adhyta Tirta Umbulan, di Jakarta.

Air baku yang akan diambil dari mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan tersebut akan didistribusikan melalui pipa transmisi sepanjang 93,7 kilometer untuk PDAM di lima kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya (1.000 liter per detik), Kabupaten Pasuruan (410 liter per detik), Kota Pasuruan (110 liter per detik), Kabupaten Sidoarjo (1.200 liter per detik), Kabupaten Gresik (1.000 liter per detik), dan akan dinikmati sekitar 1,3 juta jiwa.

Kementerian PUPR juga diberi tanggung jawab tambahan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 yakni pembangunan wisma atlet dan renovasi venue olahraga. Wisma atlet yang akan menjadi rumah susun usai Asian Games, dibangun di Kemayoran, Jakarta dan Jakabaring, Palembang.

Di Jakarta, wisma atlet akan dibangun sebanyak 10 menara. Tiga menara rusun dibangun di blok C2 di atas lahan seluas 27.654 meter persegi dengan kapasitas 1.932 unit hunian. Sedangkan tujuh menara lainya di Blok D10 di atas lahan seluas 79.400 meter persegi dengan 5.494 unit hunian. Rusun wisma atlet Kemayoran ditargetkan akan selesai pada Oktober 2017.

Sementara di Palembang, akan dibangun enam tower rumah susun di atas lahan seluas 5 hektare dengan jumlah 2,600 unit hunian yang dilakukan oleh Perumnas. Di sisi lain, terkait renovasi Gelora Bung Karno untuk mendukung pelaksanaan Asian Games XVIII, Ditjen Cipta Karya akan merenovasi 14 bangunan venues di Kawasan Komplek GBK. Sedangkan terkait serapan anggaran, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono mengatakan, hingga awal Agustus 2016, serapan anggaran kementerian sebesar 38% (sekitar Rp38 triliun), sedangkan untuk proses fisiknya sendiri sudah mencapai 44%.(X25)