Perbankan, Solusi Nyata Repatriasi

INDUSTRI perbankan di Indonesia semakin strategis. Bukan sekadar mengintermediasi, pemerintah juga memercayakan peran fasilitator investasi dari dana repatriasi program amnesti pajak pada bank-bank persepsi.

Artinya, saat dana warga negara Indonesia (WNI) yang diparkir di luar negeri ‘pulang kampung’, perbankan Tanah Air juga menjadi pengatur lalu lintas keuangan agar dana tersebut bukan hanya menjadi hiasan nominal pada pasar finansial. Sejumlah sektor riil unggulan, seperti infrastruktur, pariwisata, dan perikanan, juga akan didorong untuk melambung dengan didorong gelombang dana repatriasi. Kapital-kapital yang menggembung itu siap menjadi bahan bakar yang mengatalisasi pertumbuhan.

Peran strategis perbankan itu pun dikukuhkan melalui peraturan menteri keuangan (PMK) yang baru saja terbit. “PMK itu mengatur bagaimana bank dan wajib pajak (WP). Bank akan mengadministrasikan, mengumpulkan informasi, dan melaporkan juga apa bidang-bidang yang sesuai dengan program pemerintah prioritasnya,” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Saat ini sudah ada 19 bank yang melakoni bank persepsi. Persyaratannya cukup ketat. Paling tidak mereka ialah bank umum dengan kelompok usaha (BUKU) III. Dari 19 bank itu, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) menjadi satu-satunya BPD yang ikut serta. Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi perwakilan tunggal dari kelompok bank syariah.

“Beberapa nasabah kami sudah banyak yang tertarik, sekarang ini memang masih penjajakan. Kami akan ikut arahan pemerintah, termasuk untuk mengarahkan investasi ke sektor riil,” jelas Senior Vice President of International Division of BJB Sofi Suryasnia saat dihubungi Media Indonesia, baru-baru ini.

Ia memang belum dapat menyebutkan prakiraan dana repatriasi yang bakal diwadahi BJB, pun juga instrumen investasi nonperbankan yang memang masih disiapkan itu. Arus modal masuk dari repatriasi dana tersebut dikatakannya tentu dapat memacu pertumbuhan daerah Jawa Barat.

Sofi yang juga ditunjuk sebagai penghubung antara BJB dan Kementerian Keuangan itu mengaku beberapa nasabah prioritas yang dibawahkannya senang mengetahui jika dana repatriasinya dapat langsung menyumbang pembangunan di Jawa Barat.

Sementara itu, BSM menaksir dana repatriasi yang bakal ditampungnya mencapai Rp10 triliun. Optimisme itu juga hadir lantaran BSM yakin partisipasinya memberi solusi bagi wajib pajak yang lebih condong pada instrumen dan pengelolaan yang syar’i.

“Menurut Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Agus Sudiarto, ada produk-produk syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Contohnya MMOB, yaitu mudharabah muqayyadah yang memungkinkan shahibul mal (investor) menempatkan sejumlah dana di bank untuk diinvestasikan pada instrumen investasi berakad mudarabah,” jelasnya.

Agus mengatakan sebagai bagian dari grup usaha Bank Mandiri, pihaknya juga dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak yang tertarik dengan instrumen konvensional.
Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengaku pihaknya sanggup menampung dana repatriasi Rp300 triliun-Rp400 triliun. Bank pelat merah lain, BRI, menyatakan siap menampung dana repatriasi sedikitnya Rp50 triliun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menjelaskan masuknya dana repatriasi yang ditaksir bisa menembus Rp1.000 triliun dapat membantu bank mempercepat penurunan suku bunga. Saat ini, suku bunga kredit bank masih di atas 10%.

Hal tersebut diharapkan memompa pertumbuhan kredit perbankan yang sepanjang tahun ini masih di kisaran 8%. “Likuiditas membaik, suku bunga jadi lebih rendah,” ucapnya.

Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon meyakini pada semester akhir ini, pertumbuhan kredit akan mulai ngebut, apalagi jika dana repatriasi benar membanjiri Tanah Air. Ia optimistis pertumbuhan kredit perbankan pada tahun ini bisa melampaui 10%.

Sektor Riil Prioritas
Lantas ke mana dana-dana tersebut mengalir di sektor riil? Apakah betul-betul dapat dipertanggungjawabkan?

“Sektor-sektornya sudah dispesifikasikan, sudah sesuai program pemerintah. (Seperti) infrastruktur, bidang ketahanan pangan, dan properti, perusahaan dimasukkan ke situ (PMK),” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jawa Barat, misalkan saja, saat ini memiliki proyek pembangunan bandara kelas internasional di Majalaya yang membutuhkan suntikan dana yang tidak kecil.

Pemprov Jawa Barat bahkan sempat menjajaki peluang untuk izin menerbitkan obligasi daerah guna menyokong kebutuhan dana pembangunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga memastikan dana repatriasi dan deklarasi dari program amnesti pajak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.

“Kita sedang mengidentifikasi satu per satu (proyek infrastruktur), skemanya seperti apa,” kata Darmin.

Partisipasi terhadap sektor riil juga bisa dilakukan secara tidak langsung lewat penyertaan modal BUMN dan kerja sama dengan perusahaan pelat merah, misalnya di sektor hortikultura.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengemukakan BUMN menawarkan kerja sama joint venture di sektor hortikultura, dengan tingkat kepemilikan bisa mencapai 80%. Pihaknya meyakini ada potensi investasi Rp300 triliun di BUMN yang dapat dimanfaatkan para peserta amnesti pajak. (Ant/E-2)