Menanti Lonjakan KPR

GELIAT bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) tampaknya bakal kembali moncer di lima bulan terakhir tahun ini. Salah satu penyebabnya tentu saja adanya pelonggaran aturan loan to value (LTV) atas KPR oleh Bank Indonesia yang memang sudah ditunggu-tunggu para pelaku bisnis properti di Tanah Air.

“Sudah kami putuskan dan sudah kami umumkan, dan memang berlaku Agustus ini. Permasalahan (belum terbit) bukan masalah kebijakan, melainkan proses administrasi yang membuat peraturan itu memerlukan proses. PBI harus didaftarkan Menhuk dan HAM,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (12/8).

Perry menegaskan kebijakan relaksasi yang sudah diputuskan Dewan Gubernur BI ialah dari sebelumnya LTV sebesar 80% menjadi 85%. Meski Peraturan BI tentang relaksasi tersebut belum diterbitkan, pelonggaran itu sudah menebar optimisme sebagian besar stakeholder properti dan masyarakat sebagai pengguna KPR.

BI pun memperkirakan kredit properti akan meningkat seiring dengan penurunan LTV tersebut. “Kami perkirakan kredit terhadap properti akan naik karena kemampuan bank menyalurkan kredit kepada properti ataupun kenaikan permintaan dengan adanya pelonggaran LTV ini,” imbuh Perry.

Nada optimistis juga disampaikan Direktur Finance dan Human Resource PT PP Properti (persero) Tbk Indaryanto kepada Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (13/8). Langkah BI tersebut, menurutnya, merupakan salah satu upaya bank sentral dan pemerintah untuk mengerek kembali penjualan KPR yang sedikit melambat sejak tahun lalu.

“Pemerintah dan BI telah membuat beberapa langkah, menurunkan bunga acuan beberapa kali di awal tahun dan penurunan LTV (loan to value) ini,” jelas Indaryanto.

Bicara soal segmen, Indaryanto memperkirakan kelas menengah ke bawah akan menjadi target utama perbankan untuk mengejar margin penjualan yang besar. Di segmen inilah pasar terbesar berada, yang tak hanya didorong kebijakan, tapi juga karena faktor kebutuhan yang amat tinggi.

“Kelas menengah itu ya termasuk juga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan per bulan Rp7 juta ke bawah. Jadi produk yang kita tawarkan juga menyesuaikan.”

Ia mengatakan kelas menengah ke bawah itu pula yang disasar pemerintah dengan berbagai program, sebut saja fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang memasang bunga hanya 5% per tahun.

Indrayanto tak salah. Kini, pemerintah melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) memang terlihat gencar menawarkan FLPP dengan sejumlah terobosan yang cukup cemerlang. Salah satunya yang belum lama ini diluncurkan ialah aplikasi FLPP elektronik (e-FLPP) yang akan memperpendek proses permohonan dana KPR FLPP dari bank pelaksana menjadi hanya tiga hari.

“Harapan saya untuk e-FLPP ini tidak hanya kecepatan, kepastian untuk dapat melayani customer dan berharap e-FLPP melalui pelayanan kinerja FLPP yang lebih baik dan bisnis properti yang lebih bergairah,” kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, awal Agustus lalu.

Dana repatriasi
Rasa optimistis akan bertumbuhnya penjualan properti di tahun ini juga disokong program pengampunan pajak (tax amnesty). Indaryanto memprediksi aliran dana repatriasi akan banyak terserap di sektor properti.

Sejumlah pengembang kabarnya sedang aktif menjajaki kemungkinan kerja sama dengan beberapa bank persepsi (gateway) agar aliran dana masuk repatriasi itu dapat langsung diarahkan kepada pembelian unit apartemen, kantor, atau rumah.

BI pun memperkirakan hal yang sama. “Keyakinan kami semakin kuat dengan kemungkinan perkiraan masuknya aliran dari tax amnesty. Itu akan memperkuat permintaan properti,” ujar Perry Warjiyo.

Dengan menguatnya permintaan properti, ia pun yakin kinerja kredit properti bakal terdongkrak.

Meski demikian, BI belum menetapkan target besaran kenaikannya.

BI, kata dia, masih akan melakukan kalibrasi dengan asumsi ekonomi global dan perkiraan ekonomi makro terbaru untuk menetapkan target kredit properti. (Ant/E-1)