Bantuan Sosial tidak lagi Tunai

PEMERINTAH berniat mengubah tata cara penyaluran bantuan sosial (bansos) dari tunai menjadi nontunai. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran bansos melalui e-Warung sudah diujicobakan di beberapa daerah. “Jadi, nanti dana Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial akan dikirimkan ke bank BUMN yang menjadi mitra e-Warung. Akan dilakukan bertahap, tidak bisa sekaligus,” kata Khofifah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, pekan lalu. Khofifah mengatakan pada 2016 anggaran PKH yang disalurkan tidak secara tunai akan mencapai 612 ribu keluarga. Sementara itu, e-Warung merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui kredit usaha bersama (KUBe). Warung-warung itu terhubung dengan internet dan menjadi mitra empat bank badan usaha milik negara (BUMN), yaitu Mandiri, BNI, BRI dan BTN. “Program e-Warung masih terus diuji coba. Sampai dengan Desember kira-kira akan ada 300 e-Warung. Tahun depan 3.000. Pemerintah berharap e-Warung setidaknya bisa melayani penyaluran beras sejahtera paling tidak untuk 1.000 keluarga dan dana PKH sedapat mungkin 500 keluarga,” tuturnya.

Saat ini e-Warung sudah ada di enam kota/kabupaten, yaitu Kota Malang, Padang, Makassar, Sidoarjo, Mojokerto, dan Surabaya. Berikutnya akan ada di Jakarta dan Surakarta. “Memang tidak bisa serentak karena harus ada komitmen dari bupati/wali kota agar beras sejahtera bisa dikonversi sebagai bantuan pangan, sekarang kan subsidi pangan,” ujarnya. Bila dikonversi, e-Warung tidak hanya akan bisa melayani beras, tetapi juga gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu untuk masyarakat miskin. “Kartu bantuan sosial yang akan dipadukan dalam satu kartu akan dikunci sistemnya hanya untuk empat komoditas itu sehingga tidak bisa sembarangan membeli barang yang dijual di warung,” tandasnya.

Dapat diperluas
Bank Negara Indonesia (BNI) menilai penyaluran bantuan sosial atau subsidi kepada masyarakat kecil dengan skema nontunai memiliki banyak manfaat dan keunggulan. Corporate Secretary BNI Ryan Kiryanto dalam keterangannya menjelaskan sistem penyaluran yang telah terintegrasi dengan perbankan itu dapat menyalurkan bantuan sosial dan subsidi lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. BNI telah terlibat langsung dengan sistem digital itu melalui penerbitan kartu masyarakat Indonesia sejahtera yang dilengkapi dengan e-Wallet sehingga memungkinkan kartu itu digunakan untuk berbagai program sosial maupun subsidi.

Kiryanto menjelaskan kartu itu dapat digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (Kube), Rumah tidak Layak Huni (RTLH), Sarana Lingkungan (Sarling), Bantuan Family Support, dan Bantuan Tenaga Pendamping, termasuk Subsidi Beras Sejahtera (Rastra). Dengan dukungan sistem BNI itu, bantuan sosial bagi masyarakat yang berhak menerima akan dilakukan secara nontunai dan subsidi tersebut langsung masuk ke rekening penerima manfaat.

Dana bantuan sosial maupun subsidi itu selanjutnya dapat digunakan untuk membeli barang yang telah ditetapkan, tarik tunai atau tetap disimpan dalam tabungan.
“Hal ini sangat bermanfaat karena praktis dan ekonomis sehingga nanti tidak akan ada lagi cerita bahwa semakin miskin warga, dompetnya akan semakin tebal karena jumlah kartu bantuannya yang banyak. Cukup satu kartu saja untuk segala jenis bantuan atau subsidi,” katanya. Selain itu, platform ini dapat diintegrasikan dengan BUMN lain yang berperan sebagai penyedia barang bagi agen penyaluran bantuan sosial dan subsidi, seperti Bulog untuk beras, PIHC untuk pupuk, Pertamina untuk elpiji 3 kilogram, dan RNI untuk gula. “Kondisi itu dapat membangun efisiensi melalui sinergi BUMN yang lebih luas dan memiliki multiplier effect yang bermakna bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian bangsa,” tandas Ryan. (Ant/B-1)