Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan operasi pasar secara masif.
Hal itu bertujuan untuk mengendalikan harga bahan pokok terutama beras yang masih melambung tinggi. Sebab, saat ini kenaikan harga beras hampir terjadi di 38 provinsi di Indonesia.
"Kepada rekan-rekan tim TPID beserta seluruh Forkopimda untuk bisa berupaya bersama-sama dengan Bulog melaksanakan operasi pasar yang berkaitan dengan beras ini secara masif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (18/9).
Baca juga : Pasar Murah Cukup Efektif Tahan Laju Harga Beras
Selain operasi pasar, Tomsi juga meminta agar penyaluran bantuan beras Bulog tahap II dapat dipercepat.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk kategori Penerima Bantuan Pangan (PBP), yang berlangsung selama September hingga November. Sementara realisasi penyaluran bantuan hingga 16 September baru mencapai 14.997 ton atau 7%.
"Khususnya teman-teman kepala daerah dan Bulog, ini baru disalurkan 7% yaitu 14.997 ton," ujarnya.
Baca juga : Pemprov Sumsel Dorong Masyarakat Manfaatkan Operasi Pasar Murah
Dalam kesempatan itu, Tomsi juga meminta daerah mencermati arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyaluran bantuan beras periode kedua sebanyak 10 kilogram kepada masing-masing keluarga PBP.
"Kami mohon untuk percepatannya, karena ini kan 3 bulan, setiap bulan itu mendapatkan 10 kilogram, 21,353 juta kepala keluarga ini mendapatkan 10 kilogram. Nah, kalau baru 7 persen sementara ini sudah 18 September, tinggal 12 hari lagi, kita harus mengejar 100%. Tolong percepatan ini bersama dengan teman-teman kepala daerah," tegasnya.
Dengan mempercepat bantuan beras, Tomsi optimistis harga beras akan kembali stabil, terlepas dari efek El Nino yang menyebabkan terjadinya gagal panen dan kekeringan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.
Baca juga : Legislator Minta Pemerintah Harus Gerak Cepat Atasi Inflasi Harga Beras
"Kalau pasar dibanjiri dengan stok yang cukup, masa kita tidak yakin bisa menurunkan," tambahnya.
Selain itu, Tomsi meminta berbagai pihak untuk bekerja sama menekan kenaikan harga beras dengan turun langsung dan mengecek ketersediaannya di gudang-gudang penyimpanan di seluruh Indonesia. Sebab, dikhawatirkan terjadi penimbunan beras, yang akan semakin mempersulit upaya penurunan harganya.
"Kami minta kerja kerasnya berkaitan dengan pengecekan ke gudang-gudang tidak hanya wilayah Jakarta, tapi bisa sampai ke seluruh Indonesia. Dengan situasi begini sangat rentan teman penjual itu menahan barangnya, sudah naik, dia tumpuk supaya lebih naik lagi," pungkasnya. (Z-5)
Kenaikan harga cabai rawit merah dipicu berkurangnya pasokan dari Kabupaten Kepahiang, sementara harga beras premium Rp16.000/kg dan beras medium Rp13.750/kg.
Harga cabai rawit saat ini berada di kisaran Rp90.000 per kilogram. Beberapa hari sebelumnya, pedagang sempat menjual cabai rawit dengan harga Rp100.000 per kilogram.
Selain daging ayam, harga cabai merah dan daging sapi di Kota Medan juga tercatat mengalami kenaikan pada awal Februari.
Kebutuhan pokok masyarakat yang dijual seperti beras, terigu, gula pasir, telor, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, mi instan dan kebutuhan pokok lainnya.
Harga rata-rata cabai rawit merah kini berada di level Rp53.900 per kilogram, turun jauh dibandingkan periode Natal dan Tahun Baru
Di tengah tren deflasi komoditas bumbu dapur pasca-Nataru, harga daging sapi murni justru mencatatkan kenaikan anomali. Pedagang pasar mengeluhkan pasokan yang tersendat.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved