Holding BUMN demi Menangi Kompetisi

DEMI mengoptimalkan peran BUMN sebagai lokomotif penggerak roda perekonomian nasional, pemerintah harus segera memiliki peta jalan untuk mewujudkan mereka menjadi badan usaha yang besar, kuat, dan lincah.

Peta jalan itu juga mesti mampu menuntun BUMN menghadapi persaingan global.

Hal tersebut dikemukakan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat kabinet terbatas yang membahas pembentukan induk (holding) BUMN di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Pembentukan holding BUMN, kata Presiden, menjadi opsi utama pemerintah dalam upaya penguatan BUMN tersebut.

"Penggabungan BUMN ini untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan, terutama persaingan global. Pembentuk-an holding BUMN untuk mendorong BUMN keluar kandang menjadi perusahaan kelas dunia," kata Jokowi.

Dalam rapat itu, pemerintah memastikan pembentukan induk usaha BUMN akan direalisasikan tahun ini.

Empat induk BUMN bakal dibentuk, yang meliputi sektor pertambangan, jalan tol, jasa keuangan, perumahan, dan pangan.

Dua holding lagi yang masih dibahas ialah sektor energi dan pangan.

"Persiapan holding jalan terus. Kami sudah memakai independent companies untuk membantu pembentukan holding. Untuk sektor energi, tinggal finalisasi di Kementerian Keuangan. Kami juga mempresentasikan holding untuk pangan," kata Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini berharap rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait holding BUMN dapat selesai bulan ini dengan adanya revisi PP 44/2005.

"(Realisasi) akan dilakukan bertahap. Tiap holding harus ada PP. Tujuan yang kita harapkan bagaimana memberikan dampak terhadap perekonomian, melakukan efisiensi sehingga kita dapat berkompetisi lebih kuat secara global."

Presiden Jokowi pun mengingatkan pembentukan induk BUMN bukan strategi pengurangan pemberian suntikan ke BUMN atau mekanisme pengalihan saham negara kepada BUMN induk.

"Saya tegaskan sekali lagi pembentukan holding BUMN ini bukan untuk menghilangkan BUMN. Holding bukan privatisasi. Portofolio saham tiap perusahaan tidak tergerus. Ini saya sampaikan supaya tidak keliru," tegas Presiden.

Orientasi bisnis

Soal rencana pembentukan induk BUMN, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara Prasetyo menilai itu bukan sesuatu yang baru dalam dunia bisnis.

Superholding berorientasi agar BUMN di Indonesia setara dengan perusahaan raksasa di Asia.

"Seperti di Singapura dengan Temasek dan Malaysia dengan Khazanah. Dengan superholding orientasinya agar BUMN memiliki level of playing field yang sama dengan perusahaan-perusahan raksasa khususnya di Asia," ujar Prasetyo.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyebut holding di sektor energi adalah langkah baik agar penugasan pemerintah terutama untuk kegiatan gas menjadi lebih mudah.

(Try/E-1)