PP Holding BUMN Energi Ditargetkan Terbit Bulan Ini

MENTERI BUMN Rini Soemarno menargetkan adanya 5 superholding BUMN yang harus direalisasikan dalam waktu dekat. Lima sektor BUMN yang akan dilakukan penyatuan atau holdingisasi antara lain minyak dan gas (energi), pertambangan, jalan tol, jasa keuangan, dan perumahan. Ditargetkan, Peraturan Pemerintah untuk pembentukan holding energi ini segera terbit.

"Persiapan holding berjalan terus. Kami sudah memakai independent companies seperti Mandiri Sekuritas dan McKenzie untk membantu mengenai holdingisasi. Untuk sektor energi, tinggal final di kementerian keuangan (proses tanda tangan). Itu semua (sisanya) sudah siap jadi memang pembahasannya di antar kementerian. Ada 5 holding tetapi kami juga akan mempresentasikan holding untuk pangan," ujar Rini di Jakarta, Jumat (12/8).

BUMN-BUMN yang tergabung dalam holding antara lain penyatuan Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Pertamina Gas untuk holding energi. Kemudian holding konstruksi dan infrastruktur (jalan tol) meliputi PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Amarta Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, PT Virama Karya, PT Indah Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, PT Indra Karya.

Sementara Holding Tambang terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Inalum dan PT Timah Tbk. Bertindak sebagai induk adalah PT Inalum karena sahamnya 100% masih dimiliki negara.

Edwin Hidayat, Deputi BUMN bidang Energi,Logistik dan kawasan mengatakan sampai saat ini proses PP pembentukan holding sektor energi dengan perusahaan induk PT Pertamina sedang dalam proses penandatanganan dan masih ada di Kemenkeu. Dia berharap dalam bulan ini sudah ditanda tangani dan terbit PPnya.

"Mudah-mudahan bisa (bulan ini). Insya Allah," tuturnya. (OL-2)