UNTUK memacu pertumbuhan ekonomi semester II 2015, selain mengandalkan belanja modal negara, pemerintah perlu memacu konsumsi masyarakat dengan melonggarkan likuiditas keuangan. Meski telah memberlakukan kebijakan pelonggaran rasio uang muka (loan to value/LTV) untuk kredit kendaraan bermotor dan kredit properti, Bank Indonesia diharapkan bisa menurunkan suku bunga. "Yang memberatkan masyarakat itu sebenarnya ada pada cicilan. Meski ada pelonggaran LTV, bisa tidak memberi dampak signifikan kalau nantinya uang muka murah, tapi cicilan tinggi," terang Sekretaris Jenderal Asosiasi Per usahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Efrinal Sinaga di Jakarta, kemarin.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Yati Kurniati memahami perlunya memacu pertumbuhan ekonomi nasional. "Ke depan akan diupayakan kebijakan terkait pelonggaran likuiditas yang sejalan dengan upaya mendorong pembiayaan perekonomian," tuturnya saat ditemui terpisah, kemarin.
Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mendesak pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan investasi dan penyerapan belanja pemerintah di luar faktor perdagangan eks por dan impor, di samping mendongkrak konsumsi publik. Apabila penyerapan ang garan dan belanja pemerintah optimal, pertumbuhan investasi akan mengikuti. Presiden Joko Widodo juga di minta menyelesaikan konflik-konflik politik di pemerintahan, termasuk isu reshuffle kabinet.
"Kalau nggak mau re shuffle, optimalkan tim-tim ekonomi yang ada. Kalau mau reshuffle, lakukan secepatnya. Jangan dibiarkan menggantung sehingga melebar dampaknya," kata Destry. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meminta seluruh menteri di bidang ekonomi meningkatkan koordinasi dan perencanaan agar lebih efektif bekerja. Menurut JK, perlambatan ekonomi saat ini didominasi faktor luar. "Jadi, siapa pun menteri ekonominya tidak banyak (pengaruh). Tapi memang perlu perbaikan kinerja, pasti itu," ujarnya, kemarin.