Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Niaga Tembakau

PEMERINTAH diharapkan mengambil langkah guna memperbaiki tata niaga tembakau. Sebab, saat ini, rantai perdagangan tembakau dari petani hingga pabrik masih sangat panjang. Pada mata rantai yang panjang itu, pedagang perantara justru yang mendapat keuntungan terbesar, sementara petani hanya mendapatkan keuntungan yang kecil.

Peneliti pada Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada Wahyu Widayat menjelaskan alur perdagangan tembakau dari petani ke pabrik rokok saat ini adalah dari petani, dijual kepada pedagang pengepul.

“Dari pedagang pengepul dijual lagi ke pedagang kecil, baru kemudian ke pedagang besar dan masuk ke kalangan pemasok. Para pemasoklah yang menjual ke pabrik rokok,” katanya.

Langkah untuk memotong mata rantai perdagangan tembakau, jelasnya, dapat dilakukan dengan membentuk kemitraan antara petani tembakau dengan pemasok atau langsung ke pabrik.

Ia mengakui jika ini dilakukan, memang akan banyak terjadi perlawanan dari sejumlah pihak yang terusik. Namun, tambahnya, dengan sikap tegas pemerintah, langkah ini bisa terlaksana.

Selain dengan kemitraan, Wahyu Widayat menawarkan pola lain, yakni seperti posisi Bulog terhadap beras petani. Menurut dia, perdagangan beras/gabah dari petani ke Bulog relatif pendek.

“Di saat harga di pasaran baik, petani dapat menjual sendiri ke pihak lain, namun saat harga anjlok Bulog akan menjadi penyelamat petani,” ujarnya.

Wahyu mengemukakan selain diperlukan adanya perbaikan tata niaga, petani tembakau juga memerlukan langkah pemerintah untuk membantu petani meningkatkan produktivitas, kualitas komoditas dan jaminan akses pasar maupun perlindungan.

Hal itu, kata dia, juga untuk menjamin penyerapan produksi dan kepastian harga sesuai kualitas sekaligus mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tembakau karena adanya bimbingan dan fasilitas dari pihak mitra.

"Hasil penelitian menunjukkan selain kendala dalam hal produktivitas dan kualitas, tata niaga tembakau Indonesia juga cukup kompleks dengan melibatkan banyak perantara sehingga keuntungan petani tembakau tergerus," katanya.

Ia menambahkan dari sisi tata niaga, Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor daun tembakau karena masih kurangnya pasokan tembakau bagi industri rokok dalam negeri. Namun, jika melihat neraca perdagangan impor dan ekspor dari 2010 hingga 2014 dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan net exporter.

Hal itu disebabkan ekspor bernilai tambah produk tembakau (barang jadi) Indonesia tumbuh sangat signifikan, mencapai 52%.

Menurut Wahyu, pada 2014, nilai ekspor produk hasil tembakau Indonesia mencapai US$1.023 juta dan nilai impor sebesar US$671 juta.

“Mayoritas impor adalah bahan baku atau daun tembakau, sedangkan mayoritas ekspor adalah barang jadi,” katanya.

Ia mengatakan Indonesia saat ini masih memerlukan impor tembakau karena selisih permintaan dan pasokan dalam negeri masih cukup besar.

Mengacu data 2014, permintaan tembakau dalam negeri mencapai 321,5 ribu ton, sedangkan produksi tembakau nasional sebesar 163,1 ribu ton.

“Oleh karena itu, produktivitas dan kualitas tembakau nasional harus ditingkatkan serta harus ada pembenahan tata niaganya sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasional,” kata Wahyu.

Peneliti lainnya Slamet Hartono mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan produktivitas tembakau Indonesia masih rendah, di antaranya budi daya tembakau yang masih tradisional dan adanya perubahan cuaca yang ekstrem.

Menurut dia, hasil kunjungan lapangan menunjukkan sudah ada dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah terhadap pertanian tembakau.

“Meskipun demikian, masih diperlukan dukungan dari semua pihak terkait agar peningkatan produksi dan kualitas tembakau Indonesia bisa signifikan,” kata dosen Fakultas Pertanian UGM itu. (OL-3)