Potensi Sumber Daya Listrik masih Tersia-sia

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengkritisi rasio elektrifikasi di Tanah Air yang baru 87% kendati potensi sumber energi yang dapat dimanfaatkan sistem ketenagalistrikan berlimpah ruah.

"Bicara energi fosil, kita punya batu bara, minyak, dan gas yang berlimpah. Berbicara energi baru terbarukan (EBT), misal geo-termal dan hidro, itu lebih melimpah. Jadi apa yang salah sehingga tingkat elektrifikasi kita termasuk te-rendah di ASEAN?" cetus JK saat memberi keynote speech di Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2016 di Jakarta, Rabu (10/8).

Listrik merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa lagi ditawar, mengingat ada korelasi penting antara energi dan kehidupan masyarakat.

Dia pun menyayangkan masih ada saja pihak yang menyangsikan urgensi dari megaproyek ketenagalistrikan 35 ribu megawatt (Mw).

"Banyak yang bilang proyek (itu) ambisisus. Padahal kita sangat membutuhkan listrik untuk mendukung pembangunan. Apalagi kita ingin sejajar dengan negara lain di Asia," imbuhnya.

Di sisi lain, JK menegaskan sudah waktunya menjadikan EBT sebagai energi primer. Keniscayaan itu melihat semakin menipisnya cadang-an energi fosil yang dapat dimanfaatkan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengamini energi panas bumi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.

Infrastruktur energi harus dipacu lantaran berandil dalam ranah kemudahan berinvestasi.

"Sayangnya potensi EBT nasional yang baru dimanfaatkan untuk menunjang infrastruktur energi baru 5%-7% dari total suplai energi nasional. Memang banyak tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan EBT, seperti izin yang sulit, akuisisi lahan, belum lagi harga minyak anjlok," tutur Bambang.

Dia pun mengingatkan agar pemerintah, khususnya kementerian/lembaga (K/L) terkait, menelurkan insentif yang berdampak langsung untuk menumbuhkan investasi di sektor EBT.

Tidak kalah penting, pembangunan infrastruktur energi harus tersebar merata sampai ke daerah timur agar investasi tidak terpusat di Jawa atau Indonesia bagian barat.

Di forum sama, pemerintah memberi penugasan kepada PLN untuk mengembangkan dua proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di NTT, yaitu Ulumbu dan mataloko, masing-masing hingga berkapasitas 50 Mw dan 22,5 Mw.

"Kami akan menyelesaikan penugasan ini dengan cepat dan ditargetkan seluruhnya masuk sistem NTT pada awal 2020," kata Dirut PLN Sofyan Basir.

Saat ini, PLTP Ulumbu telah beroperasi dengan kapasitas 10 Mw dan PLTP Mataloko 2,5 Mw. (Tes/Ant/E-2)