Terobosan Menuju 7.000 Mw

PEMERINTAH melakukan terobosan untuk mempercepat pengembangan potensi panas bumi (geotermal) di Tanah Air.

Itu sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional yang menargetkan pemanfaatan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23%.

Panas bumi masuk klasifikasi sumber EBT yang potensial untuk dikembangkan lantaran cadangannya di Indonesia berlimpah hingga 29 ribu megawatt (Mw) dan tersebar di 330 titik.

Dalam peta jalan, pengembangan panas bumi ditargetkan 7.000 Mw sampai 2025 dengan kebutuhan investasi US$23 miliar.

Sekarang, total kapasitas pembangkit berbasis geotermal yang terpasang baru sekitar 1.493,5 Mw atau 5% saja.

Terobosan pemerintah untuk mendorong pemanfaatan geotermal mencakup penugasan peningkatan panas bumi kepada BUMN dan badan layanan umum.

Tiga BUMN yang mendapat penugasan ialah PT PLN, PT Pertamina, dan PT Geodipa Energi.

Penugasan khusus ditujukan agar wilayah kerja panas bumi (WKP) dapat segera dikembangkan dari tahap eksplorasi sampai ke pemanfaatan.

"Terobosan lain, soal penyu-sunan harga jual listrik panas bumi dengan skema feed-in-tariff yang lebih memfasilitasi keekonomian pengembang panas bumi. Skema ini dapat mengakomodasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan kapasitas 5 sampai 220 Mw," ujar Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2016 di Jakarta, Rabu (10/8).

Pun, pemerintah dikatakannya membuka peluang bagi pengembang untuk mendapatkan penugasan survei pendahuluan sekaligus hak istimewa dalam tahap lelang melalui mekanisme pelelangan wilayah kerja hasil penugasan survei pendahuluan dan eks-plorasi (PSPE).

Candra, sapaan akrabnya, menekankan agar pelaksanaan pembangkit listrik yang memiliki skema business to business (B to B) tidak beralih menjadi business to government (B to G).

Dengan begitu, tidak ada lagi kasus proyek berbasis EBT yang mangkrak atau tersendat.

"Dalam konsep saya, ketika dua pihak ikhlas semestinya tidak perlu lagi pemerintah di situ. Pada waktu penandata-nganan agreement seharusnya sudah ada kesepakatan antara independent power producer dan off taker terkait harga jual-beli, risiko bisnisnya bagaimana," pungkas dia.

Tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan tingkat kapasitas terpasang dari ener-gi geotermal mencapai 1.653 Mw.

Artinya, ada tambahan kapasitas terpasang 215 Mw.

Penambahan kapasitas berasal dari PLTP Lahendong di Sulawesi Utara, PLTP Sarulldi di Sumatra Utara, dan PLTP Karaha di Jawa Barat.

Ambisius

Untuk mencapai target 2025, ada sekitar 5.500 Mw yang harus dipenuhi dalam kurun 10 tahun mendatang.

Alhasil, perlu ada tambahan setidaknya 550 Mw per tahun.

Target yang dianggap Asosiasi Panasbumi Indonesia cukup ambisius.

"Sehingga dibutuhkan inovasi dan dukungan dari berbagai sektor," ujar Ketua API Abadi Poernomo dalam forum serupa.

Layaknya pengembangan pembangkit berbasis EBT pada umumnya, investasi untuk geotermal relatif besar, yakni US$4 juta-US$5 juta per Mw.

Karena itu, untuk memikat investasi di sektor tersebut, perlu dukungan sejumlah aspek, mulai tarif listrik yang atraktif, jaminan pembelian listrik, sampai kepastian regulasi.

"Aturan baru, selama itu mendukung kegiatan, tentu berdampak positif. Jangan sampai aturan yang muncul malah membebani," imbuh Abadi. (E-2)